Efektivitas Surat Keterangan Penguasaan Tanah (Skpt) Yang Diterbitkan Kepala Desa/ Lurah/ Camat Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kabupaten Karimun

Hudayani, Yulia Christi Nurul (2022) Efektivitas Surat Keterangan Penguasaan Tanah (Skpt) Yang Diterbitkan Kepala Desa/ Lurah/ Camat Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kabupaten Karimun. Master thesis, Universitas Internasional Batam.

Text 1952011_FF.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (13MB)

Abstract

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia terhadap pemilikan tanah. Kemudahan persyaratan dalam pembuktian hak atas tanah didalam Program PTSL dengan menghilangkan peran kepala desa/ lurah sebagai saksi atau tetua adat yang dapat dipercaya menyebabkan telah menimbulkan pergeseran nilai hukum dari prosedur yang telah diatur sebelumnya didalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga meskipun SKPT masih efektif digunakan sebagai pembuktian hak, namun hal itu dikesampingkan pada Program PTSL. Adanya kebijakan daerah dalam mengatur prosedur penerbitan SKPT di Kabupaten Karimun melalui Peraturan Bupati Karimun No. 41 Tahun 2016, pelaksanaannya pun tidak dapat sejalan dengan Program PTSL. Dari hasil penelitian, adapun faktor yang mempengaruhi hambatan penggunaan SKPT sebagai petunjuk pembuktian penguasaan tanah adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor prasarana sarana pendukung dan faktor masyarakat. Dalam prakteknya Program PTSL telah memunculkan permasalahan baru terkait dengan pembuktian hak atas tanah dan masih banyaknya penduduk di Kabupaten Karimun yang tidak mau mendaftarkan tanahnya melalui Program PTSL. Melalui penelitian ini peneliti merekomendasikan kepada Kementerian ATR/ Kepala BPN dan Pemerintah Kabupaten Karimun untuk bersikap responsif terhadap kebutuhan masyarakat, antara lain dengan melakukan penyelarasan kebijakan, melakukan sosialisasi secara intensif, melakukan pelatihan dan perekrutan pegawai yang berkompeten, menyediakan peralatan kerja, menyediakan anggaran pendukung, menempatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara pada kecamatan-kecamatan yang belum ada PPAT dan membentuk Unit Pelayanan Pertanahan untuk melayani masyarakat yang tanahnya jauh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun. Kata Kunci : efektivitas, kepastian hukum, perlindungan hukum, hak atas tanah, ProgramPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Surat Keterangan Penguasan Tanah

Actions (login required)

View Item