Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tenaga Kerja Outsourcing Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Sihombing, Agustinus (2012) Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tenaga Kerja Outsourcing Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Master thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text T-1152001-abstract_idp.pdf Download (335kB) | Preview
Preview	Text T-1152001-bibliographyp.pdf Download (380kB) | Preview
Preview	Text T-1152001-chapter1p.pdf Download (388kB) | Preview
Preview	Text T-1152001-chapter2p.pdf Download (544kB) | Preview
	Text T-1152001-chapter3p.pdf Restricted to Repository staff only Download (379kB)
	Text T-1152001-chapter4p.pdf Restricted to Repository staff only Download (531kB)
Preview	Text T-1152001-chapter5p.pdf Download (372kB) | Preview
Preview	Text T-1152001-cover_idp.pdf Download (355kB) | Preview
Preview	Text T-1152001-table_of_contentsp.pdf Download (352kB) | Preview

Abstract

Outsourcing adalah perjanjian kerja antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa buruh/tenaga kerja, dimana perusahaan pemberi kerja meminta kepada perusahaan penyedia jasa buruh/tenaga kerja untuk menyediakan buruh/tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan pemberi kerja untuk dipekerjakan di perusahaan pemberi kerja, dengan membayar sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan pemberi kerja kepada perusahaan penyedia jasa buruh/tenaga kerja tersebut dan selanjutnya perusahaan penyedia jasa buruh/tenaga kerja yang akan membayar uang tersebut kepada buruh/tenaga kerjanya (namun ada juga perusahaan pemberi kerja yang langsung membayarkan gaji atau upah kepada buruh/tenaga kerja yang dipekerjakan di perusahaannya). Masalah tenaga kerja outsourcing bukan lagi merupakan masalah daerah namun sudah menjadi masalah nasional, karena hampir di setiap daerah dimana ada perusahaan atau pengusaha sudah banyak yang beralih menggunakan sistem kerja outsourcing. Karena sistem outsourcing tersebut dianggap dapat menghemat lebih besar biaya operasional perusahaan dan lebih menguntungkan pengusaha. Namun dalam implementasinya di lapangan, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penyedia jasa tenaga kerja outsourcing terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak konstitusional tenaga kerja outsourcing. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya aturan yang dinilai multitafsir, sanksi pidana yang dianggap tidak memberikan efek jera bagi pihak yang melanggar aturan serta lemahnya fungsi pengawasan dari Pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan praktek-praktek outsourcing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penyedia jasa tenaga kerja outsourcing, sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan para tenaga kerja outsourcing. Lemahnya fungsi pengawasan dari Pemerintah Daerah inilah yang harus menjadi agenda utama atau perhatian khusus dari Pemerintah Pusat, agar segera dicarikan solusi atau win win solution terhadap permasalahan yang menyangkut hubungan kerja antara pengusaha dan tenaga kerja outsourcing. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan (library researh). Adapun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yakni primer, sekunder dan tersier

Actions (login required)

View Item