Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura

Jenad, Jenad (2013) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text S-0851002-cover_id.pdf Download (21kB) | Preview
Preview	Text S-0851002-table_of_contents.pdf Download (198kB) | Preview
Preview	Text S-0851002-abstract_id.pdf Download (149kB) | Preview
Preview	Text S-0851002-bibliography.pdf Download (275kB) | Preview
Preview	Text S-0851002-chapter I.pdf Download (422kB) | Preview
Preview	Text S-0851002-chapter II.pdf Download (3MB) | Preview
	Text S-0851002-chapter III.pdf Restricted to Repository staff only Download (352kB)
	Text S-0851002-chapter IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text S-0851002-chapter V.pdf Download (470kB) | Preview

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara yuridis terhadap pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris dari suatu bank swasta yang melakukan kegiatan kredit fiktif yang ditinjau dari peraturan perundangan perbankan di Indonesia dengan Singapura, serta kekurangan dan kelebihan dari sudut pandang hukum terkait tindakan Direksi dan Komisaris yang melakukan kredit fiktif berdasarkan ketentuan perbankan di Indonesia dan Singapura. Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif analitis yang meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu dengan menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian penulis. Jenis penelitian yang digunakan ialah pendekatan hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan membaca dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Direksi dan Komisaris yang telah melakukan tindakan kredit fiktif, sanksi yang diberikan adalah ketidakpercayaan perusahaan perbankan kepada pihak yang bersangkutan dan berwujud pada pemberhentian pelaku sebagai Direktur dan atau Komisaris. Sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana maupun sanksi administratif yang dapat dilihat dari Undang-Undang Perbankan Indonesia dan Singapura. Undang-Undang Perbankan di Indonesia dan Singapura telah mengatur secara jelas dan lengkap mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana perbankan, yang membedakan adalah penegakan hukum di masing-masing negara dan sanksi yang diberikan.

Actions (login required)

View Item