Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019

Yessy, Yessy (2021) Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Text 1751002_FF.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Sertifikat Jaminan Fidusia, dalam UU Fidusia, memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kekuatan eksekutorial multak tersebut dipertanyakan dalam perkara No. 18/PUU-XVII/2019 karena dianggap merugikan bagi pemberi fidusia atau pemilik hak atas objek jaminan fidusia. Melalui Putusan MK tersebut, penerima fidusia tidak lagi memiliki kekuatan eksekutorial mutlak atas barang jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dengan prosedur pengadilan. Penelitian normatif ini meneliti kekuatan eksekutorial kreditur separatis yang memegang jaminan fidusia dalam UU Fidusia serta putusan MK yang merubah kekuatan eksekutorial kreditur dalam UU Fidusia. Tujuan penelitian ini adalah terutama untuk menganalisa pengaruh putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 terhadap UU Fidusia. Data dalam penelitian ini, seperti hukum yang berlaku, jurnal, dan buku akan dikumpulkan melalui studi dokumen, yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Kesimpulannya, MK lewat putusannya terhadap pengujian kekuatan eksekutorial jaminan fidusia dalam UU Fidusia mempersempit ruang lingkup definisi kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan dan cidera janji yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia. Selain itu, UU Fidusia dan putusan MK tersebut memiliki tujuan yang dapat menciptakan suatu kondisi yang ideal bagi masyarakat dan negara guna mencapai keadilan hukum sebagaimana yang dipaparkan oleh Plato. Sehingga, putusan MK mencerminkan upaya untuk menciptakan kepastian hukum untuk keadaan yang adil dan manfaat khususnya dalam hal ini yaitu memberikan perlindungan hukum kepada debitur atas objek yang dijaminkan dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur atas objek yang telah dijaminkan tersebut. Keywords: kredit, jaminan, fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia, kekuatan eksekutorial, Mahkamah Konstitusi.

Actions (login required)

View Item