Analisa Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn.Mdn.)

Loventa, Rizkika Maharani (2021) Analisa Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn.Mdn.). Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Text 1651016_FF.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Korupsi merupakan sebuah extraordinary crime yang sudah lama menggerogoti Indonesia dalam seluruh lapisan, baik dalam pemerintahan maupun masyarakat sendiri. Mindset korupsi sudah lama tertanam sejak masa kolonial, dan Pemerintah Indonesia sendiri sudah melakukan berbagai macam upaya untuk melenyapkan korupsi di Indonesia, terutama di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai salah satu janji beliau ketika diangkat menjadi presiden. Beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tindak pidana korupsi beserta sanksinya, hingga dibentuknya sebuah lembaga khusus untuk mengawasi dan menindaklanjuti tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, tindak pidana korupsi masih mengakar dan banyak ditemukan di kalangan masyarakat Indonesia, baik dari tingkat pemerintahan, aparat penegak hukum, pelaku bisnis, hingga masyarakat. Suap, gratifikasi, dan pemerasan menjadi beberapa bentuk tindak pidana korupsi yang masih sering ditemukan di masyarakat. Salah satunya adalah kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Longser Sihombing, seorang polisi yang ditugaskan di Kota Medan. Dalam kasus tindak pidana korupsi ini, Longser meminta sejumlah uang senilai ratusan juta kepada PT Karya Sakti Sejahtera terkait penyitaan dump truck milik PT tersebut. Adapun uang tersebut diminta dengan alibi untuk mempermulus dipinjamkannya dump truck tersebut kepada PT Karya Sakti Sejahtera di masa penyitaan. Atas perbuatannya, Longser hanya dipidana penjara 1 tahun. Fakta ini mencerminkan bahwa tindak pidana korupsi masih ada di Indonesia, membangkitkan pertanyaan terkait penegakan hukum yang ada di Indonesia. selain itu, hukum yang sudah ada seperti tidak memberi efek represif untuk tindak pidana korupsi ke depannya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa efektivitas penegakan hukum dalam obyek penelitian dengan Teori Penegakan Hukum oleh Lawrence M Friedman sebagai tolak ukurnya. Metode penelitian ini merupakan normatif yuridis menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier. Data yang ada dianalisa menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada ketidakefektifan penegakan hukum tidak pidana korupsi di Indonesia, khususnya dalam kasus Longser Sihombing. Kata kunci: Tindak pidana korupsi, penegakan hukum.

Actions (login required)

View Item