Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah dalam Menetapkan Lockdown sebagai Penanganan Covid-19

LILING, OKTOVIANUS (2021) Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah dalam Menetapkan Lockdown sebagai Penanganan Covid-19. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Text 1751083_FF.pdf Restricted to Repository staff only Download (15MB)

Abstract

Menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mengharuskan pemerintah Indonesia untuk membentuk kebijakan yang cepat. Selain mengakibatkan kedaruratan kesehatan, virus ini juga berdampak ke semua sektor termasuk sektor perkonomian. Untuk menangani keadaan tersebut pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden menetapkan tiga kebijakan. Kebijakan yang pertama yaitu Keputusan Presiden Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berdasarkan UU Kekarantinaan Kesehatan. Menariknya UU Kekarantinaan Kesehatan tidak secara langsung mengaitkan diri dengan kedaruratan berdasar konstitusi. Kebijakan yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), peraturan ini tidak menunjukkan sebagai peraturan pelaksanan dari undang-undang bahkan aturan pembatasan hak asasi manusiapun tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan. Sementara kebijakan yang ketiga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penaganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Kuangan, dalam materi muatannya berpotensi melanggar kostitusi dan praktik ketatanegaraan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat normatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka. Untuk metode analisis data Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif dengan cara berpikir induktif. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam rangka penaganan pandemi Covid-19 melanggar aturan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan kata lain secara konstitusional tidak tepat. Hal ini dikarenakan pemerintah terkesan lambat dalam merespon keadaan sementara produk hukum yang digunakan menghadapi kedaruratan berbeda-beda. Oleh karena itu belajar dari pandemi Covid-19, pemerintah dan lembaga legislasi segara mengkaji dan membentuk kembali undang-undang kedaruratan. Kata Kunci: Kebijakan, Hukum Tata Negara Darurat, Pandemi Covid-19

Actions (login required)

View Item