Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak terhadap Penjualan Tas Tiruan Merek Terkenal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Anida, Anida (2021) Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak terhadap Penjualan Tas Tiruan Merek Terkenal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Text 1751004_FF.pdf Restricted to Repository staff only Download (10MB)

Abstract

Merek terkenal merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hukum di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Penjualan barang tiruan merek terkenal merupakan tindakan yang dilarang untuk dilakukan karena hal tersebut merupakan pelanggaran merek. Akan tetapi, banyak pengusaha yang tetap terus memperdagangkan tas tiruan merek terkenal secara terbuka untuk memperoleh keuntungan dan hal tersebut juga disebabkan tidak adanya tindakan terhadap pengusaha-pengusaha tersebut atas pelanggaran merek. Hal demikian telah merugikan pemegang hak merek terkenal atas mereknya yang dipergunakan oleh pihak lain. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terkenal beserta efektivitas upaya hukum dan sanksi yang diberikan atas perdagangan tas tiruan merek terkenal. Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif dengan cara melaksanakan studi kepustakaan, serta menggunakan statute approach dan conceptual approach dalam pelaksanaan penelitian ini. Peneliti mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian, peneliti mengalisis data dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Melalui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terkenal masih belum maksimal jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum oleh Satjipto Rahardjo karena adanya hak asasi manusia pemegang merek terkenal yang dirugikan dan tidak memenuhi faktor perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif, serta, oleh karena itu, sanksi yang telah ditentukan dalam Undang-Undang menjadi tidak dapat diterapkan dengan maksimal dan efektif. Sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Kata Kunci: merek terkenal, pelanggaran merek, pemegang hak

Actions (login required)

View Item