Analisis Yuridis Saat Terutangnya Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Agustini, Agustini (2021) Analisis Yuridis Saat Terutangnya Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Text 1751052_FF.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

Pengalihan hak atas tanah dan bangunan baik pihak penjual maupun pembeli akan dikenakan pembayaran pajak bagi mereka masing-masing. Dalam hal jual beli, penjual akan dikenakan pajak penghasilan dan pembeli akan dikenakan pajak BPHTB. Mengingat pentingnya BPHTB bagi masing-masing daerah, maka sangat vital agar pengaturan mengenai BPHTB itu dapat memberikan kepastian bagi seluruh pembayarnya. Namun, di dalam UU BPHTB terdapat ketentuan yang tumpang tindih. Khususnya di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU BPHTB sehingga dalam pelaksanaannya tidak mencerminkan asas-asas perpajakan yang baik. Metode yang diterapkan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif yuridis, yang mana peneliti mengkaji penelitian ini dengan mengaplikasikan data sekunder. Pengkajian terhadap data sekunder maksudnya ialah pengumpulan/pengkajian data melalui studi kepustakaan, berupa peraturan tertulis maupun buku-buku. Setelah itu, peneliti mengolah data tersebut dengan analisis kualitatif sehingga memunculkan pemikiran yang akan dituangkan dalam laporan ini yang bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat pada skripsi ini. Setelah mengkaji ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan pasal 24 ayat (1) UU BPHTB tersebut dengan prinsip dan asas-asas perpajakan, ditemukan ketidakselarasan antar pasal tersebut karena tidak sejalan dengan asas conveniency of payment, asas Certainty serta prinsip ajaran materil. Kata kunci: Hak katas tanah dan bangunan, asas-asas hukum perpajakan, prinsip ajaran perpajakan.

Actions (login required)

View Item