Efektivitas Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Kasus Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan)

Riahma S., Guntur (2012) Efektivitas Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Kasus Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan). Master thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text T-0952009-abstract_idp.pdf Download (333kB) | Preview
Preview	Text T-0952009-bibliographyp.pdf Download (337kB) | Preview
Preview	Text T-0952009-chapter1p.pdf Download (353kB) | Preview
Preview	Text T-0952009-chapter2p.pdf Download (455kB) | Preview
	Text T-0952009-chapter3p.pdf Restricted to Repository staff only Download (339kB)
	Text T-0952009-chapter4p.pdf Restricted to Repository staff only Download (388kB)
Preview	Text T-0952009-chapter5p.pdf Download (336kB) | Preview
Preview	Text T-0952009-table_of_contentsp.pdf Download (339kB) | Preview

Abstract

Perselisihan hubungan industrial yang meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dapat diselesaikan melalui dua jalur yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Pihak yang berselisih wajib menempuh jalur di luar pengadilan sebelum melanjutkan ke jalur pengadilan. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan banyak dijadikan alternatif penyelesaian perselisihan dibandingkan dengan konsiliasi dan arbitrase yang juga merupakan alternatif penyelesaian di luar pengadilan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakan Efektivitas peran mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, (2) Apa hambatan yang dialami mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, (3) Bagaimana upaya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan guna mengefektifkan mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui eektivitas peran mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial; dan (2) Untuk mendeskripsikan hambatan yang dialami mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. (3) Untuk mendeskripsikan upaya Dinas Tenaga Kerja Bintan guna mengefektifkan mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Metode yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah metode Kuantitatif Penelitian ini dilakukan Dinsosnaker Kabupaten Bintan. Fokus penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakan Efektivitas peran mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, (2) Hambatan yang dialami mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, (3) Bagaimana upaya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan guna mengefektifkan mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah : (1) metode wawancara, (2) metode observasi, (3) metode doukumentasi. Pengolahan keabsahan data menggunakan tehnik triangulasi. Analisis dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, (4) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan peranan mediator selain sebagai pihak ketiga yang netral untuk menegahi pihak yang berselisih dalam mediasi seperti pada Undangundang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial juga berperan dalam memberikan pengawasan dan pelayanan terhadap pihak yang berselisih. Pada proses pelaksanaan mediasi adanya penggunaan tehnik setengah kamar yang tidak terdapat dalam undang-undang. Kendala yang dihadapi mediator meliputi kurang aktifnya peran para pihak yang berselisih, minimnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sidang mediasi, jumlah tenaga mediator yang terbatas, dan pengaturan kekuatan mediator dalam undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sudah sesuai dengan Undangundang No.2 Tahun 2004 dan Kepmen No.92 Tahun 2004, untuk memaksimalkan peranan mediator Disnaker Kabupaten Bintan memberikan kebijakan-kebijakan khusus seperti memfasilitasi pihak yang berselisih dalam mengadakan perundingan biparpit. Kendala yang dihadapi mediator terdapat dari pihak yang berselisih, pihak pemerintah/dinas yaitu minimnya sarana dan prasarana ruang sidang serta jumlah tenaga mediator, pengaturan kekuatan mediator dalam undang-undang. Saran dalam penelitian ini adalah : (1) bagi pekerja hendaknya lebih terbuka menerima arahan dari mediator sebagai pihak yang netral untuk penyelesaian kasus perselisihan yang sedang dihadapi, (2) Pemerintah hendaknya melakukan perbaikan serta pembaharuan terhadap undang-undang dan peraturan hukum yang berhubungan dengan perselisihan hubungan industrial khususnya penyelesaian melalui mediasi, (3) Bagi Disnaker Kabupaten Bintan melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang memadai dan penambahan jumlah mediator di Disnaker Kabupaten Bintan.

Actions (login required)

View Item