Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi pada Proyek Pemerintah dengan Menggunakan Klausa Arbitrase di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

Yandie, Beri (2018) Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi pada Proyek Pemerintah dengan Menggunakan Klausa Arbitrase di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Master thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text t-16115202-abstract-en.pdf Download (170kB) | Preview
Preview	Text t-16115202-abstract-id.pdf Download (237kB) | Preview
Preview	Text t-16115202-bibliography.pdf Download (313kB) | Preview
Preview	Text t-16115202-chapter1.pdf Download (605kB) | Preview
Preview	Text t-16115202-chapter2.pdf Download (3MB) | Preview
	Text t-16115202-chapter3.pdf Restricted to Repository staff only Download (528kB) | Request a copy
	Text t-16115202-chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy
Preview	Text t-16115202-chapter5.pdf Download (429kB) | Preview
Preview	Text t-16115202-cover-id.pdf Download (11kB) | Preview

Abstract

Sekarang ini “Arbitrase” akan dipandang sebagai Pranata Hukum yang sangat penting sebagai alternative untuk penyelesaian sebuah sengketa konstruksi diluar pengadilan yang didasarkan pada suatu Kontrak Kerja Konstruksi menggunakan klausa Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase merupakan Alternative penyelesaian sengketa yang banyak diminati dalam menangani sengketa kontrak kerja konstruksi dikarenakan diyakini lebih efektif dan efisien. Tujuan untuk membahas malasah tesis ini adalah mengetahui bagaimana Konsekuensi hukum penerapan Klausa Arbitrase dalam suatu kontrak kerja konstruksi apabila terjadi sengketa menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018 sebagai pengganti UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Lembaran Negara Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833, serta bagaimana proses penyelesaian sengketa dalam kontrak secara arbitrase menurut Pasal 1 butir ( 10 ) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS. Penggunaan sumber daya manusia, peralatan, bahan bangunan dan biaya dalam suatu kegiatan operasional proyek pembangunan jasa konstruksi sering menimbulkan sengketa konstruksi. Sengketa dimaksud bisa terjadi pada masa prakontraktual, masa kontraktual, dan masa pascakontraktual. Dalam Penulisan Penelitian ini Penulis melakukan penelitian hukum normative, dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dimana sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa karya akademik serta bahan hukum tersier seperti kamus. Setelah dilakukan penelitian kepustakaan, maka diperoleh jawaban bahwa akibat hukum penerapan klausa arbitrase dalam kontrak apabila terjadi sengketa ialah perjanjian arbitrase tersebut bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga sengketa yang terjadi diantara para pihak akan diselesaikan melalui lembaga arbitraase. Dengan adanya kesepakatan mengenai klausa arbitrase tersebut memberikan wewenang bagi peradilan arbitrase untuk menyelasaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak sekaligus menghilangkan wewenang badan peradilan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Proses penyelesain sengketa yang dilakukan secara arbitrase secara umum tidaklah jauh berbeda dengan proses penyelesaian sengketa melalui pranata peradilan pada umumnya. Keputusan Arbitrase baru mempunyai kekuatan Eksekutorial jika telah didaftarkan di Kepaniteraan “Pengadilan Negeri" ********************************************************************** This is an alternative method used to complete the Construction Work using the Arbitration clause made by the parties to the dispute. Arbitration is an attractive alternative alternative in handling work contracts that occur more effectively and efficiently. The purpose of knowing things that need to be known is what to do. The legal consequences of the application of an Arbitration Clause in a work contract that occurs after Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services of State Gazette of the Republic of Indonesia Number 11 and Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6018 as Law No. 18 of 1999 concerning Construction Services of State Gazette Number 54 and Supplement to State Gazette Number 3833, applies in arbitration proceedings pursuant to Article 1 point 10 of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Settlement, State Gazette of the Republic of Indonesia Number 138 and Additional Sheet Republic of Indonesia Number 3872. The use of human resources, equipment, building materials and costs in an operational activity for construction service construction projects often results in construction disputes. Such disputes can occur during the pre-contractual period, contractual period, and post-contractual period. In this research writing the author conducts normative legal research, with data collection methods through literature studies, where the data sources are obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials in the form of academic works and tertiary legal materials such as dictionaries. After library research, the answer is obtained that consequences of the application of arbitration clauses in the contract if a dispute occurs is that the arbitration agreement is binding and applies as a law for those who make it, so that the dispute between the parties will be resolved through the arbitraase institution. With the agreement on the arbitration clause, it gives authority to the arbitral tribunal to resolve disputes between parties while at the same time removing the authority of the judiciary to examine and hear the case. The process of resolving disputes that are carried out arbitrarily in general is not much different from the process of dispute resolution through judicial institutions in general. A new Arbitration Award has Executorial power if it has been registered at the Registrar's Office of the District Court.

Actions (login required)

View Item