Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi Korban dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia (Putusan Nomor : 28/pid.b/2013/pn.skh)

Pasaribu, Shyntia Auliya (2020) Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi Korban dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia (Putusan Nomor : 28/pid.b/2013/pn.skh). Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text s-1651104-abstract-en.pdf Download (782kB) | Preview
Preview	Text s-1651104-abstract-id.pdf Download (781kB) | Preview
Preview	Text s-1651104-bibliography.pdf Download (967kB) | Preview
Preview	Text s-1651104-chapter1.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text s-1651104-chapter2.pdf Download (248kB) | Preview
	Text s-1651104-chapter3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text s-1651104-chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (304kB) | Request a copy
Preview	Text s-1651104-chapter5.pdf Download (935kB) | Preview
Preview	Text s-1651104-cover-id.pdf Download (20kB) | Preview

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai populasi yang cukup tinggi pada penyandang disabilitas. Hal itu sebagai salah satu faktor terjadinya pelanggaran pada hak kaum difabel. Kemudian prespektif kurang baik pada kaum difabel sudah lumrah dan terbiasa dalam lingkungan umum termasuk masyarakat. Penyandang Disabilitas merupakan kaum rentan yang sering kali menjadi korban dalam tindak kejahatan pidana seperti tindakan asusila atau perkosaan. Diskriminsasi tersebut tidak terjadi dalam ranah kehidupan atau sosial saja melainkan dalam ranah proses dan implementasi hukum pun sering terjadi ketidakadilan sehingga prinsip Equality Before Of Law ( persamaan di hadapan hukum) tidak terimplementasikan secara maksimal. Undang-undang yang mengatur kaum difabel memang sudah ada namun tidak diatur secara jelas dan implementasinya tidak maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 28/Pid/2013/PN.SKh mengenai tindak pidana asusila di daerah Sukoharjo menjadi acuan penulis untuk membahas tentang perlindungan hukum terhadap kaum penyandang disbailitas yang berhadapan dengan hukum. Menjawab rumusan masalah yang ada pada pebelitian ini menggunakan metode penelitian normative yang dimana metode dengan cara mengumpulkan data dari studi pustaka, melalui referensi dan dasar hukum dari peundang-undangan yang masih berlaku hingga putusan yang bersifat yurisprudensi. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai perlindungan yang diberikan kepada kaum difabel masih kurang efektif dan spesifik, aturan saat ini masih menyebutkan hak difabel secara garis besar, kemudian implementasi terhadap undnag-undang yang ada kurang maksimal tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menciptakan sebuah keadilan. ********************************************************************** Indonesia is one of the country that has a high scale population of persons with disabilities. This potential violation of the rights of persons with disabilities will happens. In addition, negative views towards people with disabilities are widespread in the society. Persons with disabilities are considered vulnerable people which is often being a victim of criminal acts, for example discrimination and immoral acts such as sexual harassment and rape. This does not only stop in the social sphere, but within the scope of process and implementation of law itself, inequality often occurs so which is not in accordance within the principle of Equality Before Of Law. The regulation on disability are already regulated but sadly its not implemented optimal and the implementation itself still far away from good. An example case from Sukoharjo with Court Decision Number 28 / Pid.B / 2013 / PN.Skh regarding criminal acts attacking moral dignity as a compiler reference to find out the extent of legal protection for persons with disabilities who are dealing with the law. In this research, the conclusion for the regulation regarding legal protection for victims with disabilities is not yet widely discussed as a spesificly and regulated, havent mentioned straight to the point the rights of persons with disabilities before the law. the legal protection of witnesses and victims as stated in the legislation still has not been fulfilled, besides from the limitations of experts, and also not all types of protection could be contextualized in cases where the victim is a person with a disability. The solution is there must be firmness in the formulation of regulations relating to difabe dealing with the law.

Actions (login required)

View Item