Analisis Yuridis Peniadaan Pertanggungjawaban Hukum Dokter Atas Dugaan Medical Malpraktek Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran di Kota Batam

Meryana, Meryana (2020) Analisis Yuridis Peniadaan Pertanggungjawaban Hukum Dokter Atas Dugaan Medical Malpraktek Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran di Kota Batam. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text s-1651045-abstract-en.pdf Download (407kB) | Preview
Preview	Text s-1651045-abstract-id.pdf Download (234kB) | Preview
Preview	Text s-1651045-bibliography.pdf Download (554kB) | Preview
Preview	Text s-1651045-chapter1.pdf Download (626kB) | Preview
Preview	Text s-1651045-chapter2.pdf Download (1MB) | Preview
	Text s-1651045-chapter3.pdf Restricted to Repository staff only Download (365kB) | Request a copy
	Text s-1651045-chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (436kB) | Request a copy
Preview	Text s-1651045-chapter5.pdf Download (363kB) | Preview
Preview	Text s-1651045-cover-id.pdf Download (106kB) | Preview

Abstract

Medical malpraktek pada umumnya merupakan suatu sikap tindak salah, keliru atau kegagalan dengan ukuran tingkat ketidakwajaran dalam memberikan suatu pelayanan profesional yang mengakibatkan kerugian pada penerima pelayanan tersebut. Di Indonesia, terdapat banyak kasus dimana dokter disalahkan atas hasil dari tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien, padahal tidak semua tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai malpraktek. Hal tersebut bisa juga merupakan resiko medis dimana dokter tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Sehingga penulis dalam penelitian ini menganalisa beberapa rumusan masalah yakni hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan kesehatan, dasar dan upaya peniadaan pertanggungjawaban hukum dokter atas dugaan medical malpraktek serta alternatif penyelesaian sengketa antara dokter dengan pasien atas dugaan medical malpraktek berdasarkan UU Praktik Kedokteran di Kota Batam. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode normatif-empiris yang meliputi data sekunder yang dikumpul dan diolah oleh penulis dari referensi kepustakaan serta data primer yakni hasil wawancara dengan beberapa pihak Rumah Sakit di Kota Batam. Kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian dalam pelayanan kesehatan biasa dikenal sebagai terapeutik. Hasil dari tindakan medis dalam transaksi ini sering kali memunculkan sengketa karena tidak sesuai dengan ekspektasi dari pasien dan/atau keluarga pasien sendiri. Dari sengketa tersebut, dokter juga sering dikatakan melakukan tindakan medical malpraktek. Dalam hal ini, belum tentu demikian, adapun kemungkinan merupakan resiko medis atau kecelakaan medis menjadi dasar atau upaya peniadaan pertanggungjawaban hukum dokter atas dugaan medical malpraktek dengan Persetujuan Tindakan Kedokteran (informed consent) dan rekam medis (medical record) sebagai bahan pembuktian dan pembelaan diri dokter apabila terjadi sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa atas dugaan medical malpraktek bisa melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi. Namun alternatif mediasi dalam jalur non-litigasi ini menjadi alternatif pilihan utama karena memiliki banyak kelebihan dibanding apabila ditempuh melalui jalur litigasi, salah satunya yaitu efisiensi waktu. ********************************************************************** Medical malpractice in general is an attitude of wrongdoing or failure with a measure of the level of irregularities in providing a professional service that results in losses to the recipient of the service. In Indonesia, there are many cases where doctors are blamed for the results of medical actions taken against patients, even though not all of these actions can be said to be malpractice. It can also be medical risk where the doctor cannot be held responsible. So that authors in this thesis research analyze formulation of the problems such as the legal relationship between doctors and patients in health care, the basis and efforts to eliminate the legal responsibility of doctors for alleged medical malpractice and alternative dispute resolution between doctors and patients for alleged medical malpractice under Undang-Undang Nomor 29 of 2004 concerning Medical Practices in Batam City. In this study, the research method used by the authors was a normative-empirical method which includes secondary data collected and processed by the authors from literature references as well as primary data that is the results of interviews with several hospitals in Batam. Then the data obtained are analyzed and described in a descriptive qualitative technique. The author obtained the result of research from interviews with the hospital in Batam City and by conducting a literature study related to the formulation of the problems in this study, such as the legal relationship between establishment of doctors and patients based on therapeutic transactions. The result of such action often leads to disputes because they are not in line with the expectations of the patient’s own family. From these disputes, doctors are also often said to carry out medical malpractice actions. In this case, the doctor may not necessarily do malpractice, but it may also be due to medical risks. In that regards, the effort or basis for eliminating a doctor’s legal accountability for alleged medical malpractice is a risk or medical accident, with informed consent and medical records as proof and self-defense. Alternative dispute resolution regarding alleged medical malpractice can be done through litigation or non-litigation. However, alternative of mediation in the non-litigation pathway is the first choice alternative because it has many advantages compared to if taken through the litigation path, one of which is time efficiency.

Actions (login required)

View Item