Tinjauan Hukum Mengenai Pengenaan Uang Wajib Tahunan Terhadap Pemilik Sertipikat Hak Milik yang Berada Diatas Hak Pengelolaan di Kota Batam

Actika, Actika (2020) Tinjauan Hukum Mengenai Pengenaan Uang Wajib Tahunan Terhadap Pemilik Sertipikat Hak Milik yang Berada Diatas Hak Pengelolaan di Kota Batam. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text s-1651030-abstract-en.pdf Download (93kB) | Preview
Preview	Text s-1651030-abstract-id.pdf Download (86kB) | Preview
Preview	Text s-1651030-bibliography.pdf Download (117kB) | Preview
Preview	Text s-1651030-chapter1.pdf Download (142kB) | Preview
Preview	Text s-1651030-chapter2.pdf Download (198kB) | Preview
	Text s-1651030-chapter3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text s-1651030-chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (164kB) | Request a copy
Preview	Text s-1651030-chapter5.pdf Download (115kB) | Preview
Preview	Text s-1651030-cover-id.pdf Download (188kB) | Preview

Abstract

Sertipikat Hak Atas Tanah di Kota Batam seluruhnya berada di atas Hak Pengelolaan Lahan yang dipegang oleh Badan Pengusahaan Batam, sehingga jenis Hak Atas Tanah yang dapat diberikan Hak Pengelolaan adalah Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Hak Milik tidak dapat berada di atas Hak Pengelolaan Lahan karena bertentangan dengan sifat asli Hak Milik. Namun faktanya telah terbit Sertipikat Hak Milik yang berada diatas Hak Pengelolaan Lahan, dimana Pemegang Sertipikat Hak Milik tersebut tidak dikenakan Uang Wajib Tahunan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian empiris yang memperoleh hasil dari wawancara langsung dengan Narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah Badan Pengusahaan Batam, Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, serta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Untuk mendukung dan memperkuat hasil wawancara dilakukan juga pencaharian melalui studi kepustakaan. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan metode kualitatif untuk mengklasifikasikan setiap data yang diperoleh. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan serta saran dari penelitian ini adalah, bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik di Kota Batam yang berada di atas Hak Pengelolaan Lahan terjadi karena adanya kesalahan penafsiran yang mengakibatkan dikeluarkan surat rekomendasi Hak Milik diatas Hak Pengelolaan yang dilakukan oleh Pempimpin Badan Pengusahaan Batam terdahulu serta pengenaan Uang Wajib Tahunan terhadap pemilik sertipikat Hak Milik tidak boleh terjadi dan akibatnya adalah melanggar hukum, maka dari itu yang harus dilakukan adalah Penghapusan Hak Pengelolaan yang ada di Sertipikat Hak Milik. ********************************************************************** Land Rights Certificate in Batam is above the Land Management rights held by the Batam Concession Agency, therefore the types of land rights that can be granted by management rights are Building Rights, Cultivation Rights, and Usage Rights by Government Regulation Number 40 of 1996. Freehold title cannot be above land management rights because they conflict with the original nature of ownership rights. However, a certificate of ownership has been issued that it is above Land Management rights, wherein the certificate of ownership is not subject to annual compulsory money. The research method used in this study is an empirical research method that results from direct interviews with resource persons, including the Batam Concession Agency, the Batam City National Land Agency and the Land Drafting Officer. To support and strengthen the results of the interview, an exploration was also carried out through library research. After the data collected, an analysis was carried out using qualitative methods to classify each data obtained. Based on the completed research, the conclusions and suggestions of this study are the issuance of a Freehold Title in Batam above the Land Management Right occurred due to an error interpretation that resulted in the issuance of a recommendation letter on Property Rights over the Management Right conducted by the Batam Business Entity Leader beforehand and the imposition of Annual Obligatory Money on Freehold Title holder must not occur, thefore, the consequence violates the law, consequently what must be done is the abolition of Management Rights in the Certificate of Property Rights.

Actions (login required)

View Item