Tinjauan Yuridis Penerapan Validasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB) Atas Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam

Novita, Erlina (2019) Tinjauan Yuridis Penerapan Validasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB) Atas Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text s-1551038-abstract-en.pdf Download (235kB) | Preview
Preview	Text s-1551038-abstract-id.pdf Download (219kB) | Preview
Preview	Text s-1551038-bibliography.pdf Download (250kB) | Preview
Preview	Text s-1551038-chapter1.pdf Download (256kB) | Preview
Preview	Text s-1551038-chapter2.pdf Download (456kB) | Preview
Preview	Text s-1551038-chapter5.pdf Download (273kB) | Preview
Preview	Text s-1551038-cover-id.pdf Download (24kB) | Preview

Abstract

Salah satu jenis pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ialah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan pengalihan ini diharapkan BPHTB akan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup berpotensial bafi daerah terutama Kota Batam. Pemungutan BPHTB di Kota Batam diatur oleh Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2011 tentang BPHTB dan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan prosedur penerimaan BPHTB yang merupakan salah satu pajak daerah yang ada di Kota Batam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi literatur. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kuantitatif. Selanjutnya diambil kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dijelaskan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan realisasi penerimaan BPHTB selama 3 (tiga) tahun terakhir tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena BPHTB termasuk kedalam kelompok Self Assessment System yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB juga belum berjalan dengan baik karena disebabkan oleh faktor-faktor penghambat seperti kurangnya tingkat kesadaran Wajib Pajak. ********************************************************************** One type of central tax that is transferred to regional taxes based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies is the Duty of Land and Building Rights (BPHTB). With this transfer, it is hoped that BPHTB will become one of the source of Regional Generated Revenue (PAD) which is quite potential for the regions, especially Batam City. BPHTB collection in Batam City is regulated by Batam City Regulation Number 1 of 2011 concerning BPHTB and Mayor Regulation Number 5 of 2013 concerning Systems and Procedures on BPHTB Collection. This research aims to analyze the potential and procedures of BPHTB revenue which is one of the regional tax in Batam City. This study uses empirical legal research and data collection techniques are carried out by observation, interviews and literature studies. Once all the data have been collected, then the data can be processed and analyzed quantitatively. Subsequently taken conclusion related to this research, later explained descriptively. The results showed the realization of BPHTB revenue during the last 3 (three) years did not reach the target. This is because BPHTB is included in the Self Assessment System group, which is a tax collection system that authorizes taxpayers to determine their own amount of tax owed. In carrying out the collection of BPHTB also doesn’t work well because it is caused by inhibiting factors such as lack of awareness of taxpayers.

Actions (login required)

View Item