Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial

Mumtaza, Cut Wahidah (2019) Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text s-1551071-abstract-en.pdf Download (147kB) | Preview
Preview	Text s-1551071-abstract-id.pdf Download (148kB) | Preview
Preview	Text s-1551071-bibliography.pdf Download (225kB) | Preview
Preview	Text s-1551071-chapter1.pdf Download (640kB) | Preview
Preview	Text s-1551071-chapter2.pdf Download (274kB) | Preview
Preview	Text s-1551071-chapter5.pdf Download (281kB) | Preview
Preview	Text s-1551071-cover-id.pdf Download (39kB) | Preview

Abstract

Gelandangan dan Pengemis sering ditemui dibeberapa tempat fasilitas umum di Kota Batam, kehadirannya di anggap dapat memicu permasalahan seperti kejahatan, kekerasan yang dapat meresahkan masyarakat dan pengguna jalan. Disini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berperan untuk manaungi, menertibkan permasalahan yang ada pada gelandangan dan pengemis yang telah di atur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial. Peneliti dalam hal ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dimana penelitian ini dilakukan dengan cara langsung turun kelapangan yang tujuannya untuk dapat menemukan bagaimana bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelaksanaan ketertiban sosial terhadap gelandangan dan pengemis belum efektif hal ini disebabkan oleh faktor budaya yang dalam teori efektifitas hukum adalah telah menjadi budaya bukan hal yang tabu jika seorang pengemis dan gelandangan diberikan sejumlah dana atau sumbangan oleh masyarakat, sehingga mereka menjadi malas-malasan untuk dapat bekerja jauh lebih baik, karena dengan menjadi gelandangan dan pengemis mampu untuk menghasilkan uang yang banyak tanpa harus bekerja keras. Maka peneliti mengharapkan agar pemerintah dapat merevisi Peraturan Daerah Kota batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial berupa penerapan sanksi yang diberikan kepada masyarakat sebagai pemberi sumbangan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Batam. Kata Kunci : Pelaksanaan, Ketertiban Sosial, Gelandangan dan Pengemis ********************************************************************** Bums and Beggars are often found in several public facilities in Batam City, their presence is considered to trigger problems such as crime, violence that can be unsettling for people and road users. Here the Social Service and Community Empowerment play a role in managing, controlling the existing problems with the homeless and beggars that have been regulated in Batam City Regulation Number 6 of 2002 concerning Social Order. Researchers in this case use the empirical juridical research method in which this research is conducted by directly descending the field in order to find out how the forms of supervision carried out by the Social Service and Community Empowerment of the City of Batam in accordance with applicable law. The implementation of social order towards homeless people and beggars has not been effective yet, this is caused by cultural factors which in theory the effectiveness of law has become a culture not a taboo if a beggar and homeless people are given a number of funds or donations by the community, so they become lazy to be able to work much better, because by being homeless and beggars are able to make a lot of money without having to work hard. So the researchers hope that the government can revise Batam City Regulation No. 6 of 2002 concerning Social Order in the form of applying sanctions to the community as donors aimed at reducing the number of homeless and beggars in Batam City. Keywords: Implementation, Social Order, Bums and Beggars

Actions (login required)

View Item