Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance di Wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Firdaus, Firdaus (2019) Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance di Wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text s-1551010-abstract-en.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text s-1551010-abstract-id.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text s-1551010-bibliography.pdf Download (275kB) | Preview
Preview	Text s-1551010-chapter1.pdf Download (376kB) | Preview
Preview	Text s-1551010-chapter2.pdf Download (536kB) | Preview
Preview	Text s-1551010-chapter5.pdf Download (413kB) | Preview
Preview	Text s-1551010-cover-id.pdf Download (168kB) | Preview

Abstract

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelengara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelengara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Maka informasi publik yang ada di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam adalah segala bentuk keterangan, pernyataan, maupun fakta-fakta yang dapat dibaca, dan disajikan dalam berbagai kemasan dan formatnya menurut perkembangan teknologi informasi dan komunikasi baik elektronik maupun nonelektronik sehingga pelayanan sekecil apapun yang disajikan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam dapat dikategorikan sebagai bentuk pelayanan informasi publik. Penulis menggunakan jenis penelitian Empiris. Yang mana dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai salah satu Badan Publik maka Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam harus memberikan Informasi Kepada Publik baik itu Informasi informasi yang harus disediakan secara serta-merta, informasi yang harus disedakan setiap saat dan informasi yang harus disediakan dan diumumkan secara berkala, dalam upaya mewujudkan Good Governance. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pelaksanaan di lapangan masih ada kendala-kendala yang di hadapi seperti kurangnya sumber daya yang ada dalam menyediakan informasi, sarana dan prasana dan anggaran untuk penyedian informasi kepada publik. ********************************************************************** Public Information is information that is produced, stored, managed, sent, and / or received by a public body relating to the administration and administration of the state and / or the organizer and organization of other public bodies in accordance with this Law and other information relating to public interest. Then the public information in Unit II Batam Protection Forest Management Unit is all forms of information, statements, and facts that can be read, and presented in various packaging and format according to the development of information and communication technology both electronically and non-electronically so that the smallest service can be categorized by the Unit II Management of Protection Forest of Unit II Batam as a form of public information service. The author uses the type of empirical research. Which in this case the author conducted a study in the Unit II of Batam Protection Forest Management Unit, Government of the Riau Islands Province. As one of the Public Agencies, the Unit II Batam Protection Forest Management Unit must provide Information to the Public, both information that must be provided immediately, information that must be distinguished at all times and information that must be provided and announced periodically, in an effort to realize Good Governance. Unit Management of Unit II Protected Forest in Batam, Riau Islands Provincial Government in the implementation of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness in the implementation in the field there are still obstacles faced such as lack of available resources in providing information, facilities and infrastructure and budget for providing information to the public.

Actions (login required)

View Item