Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Veronica, Sylvia (2019) Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text s-1451016-abstract-en.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text s-1451016-abstract-id.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text s-1451016-bibliography.pdf Download (600kB) | Preview
Preview	Text s-1451016-chapter1.pdf Download (174kB) | Preview
Preview	Text s-1451016-chapter2.pdf Download (224kB) | Preview
Preview	Text s-1451016-chapter5.pdf Download (374kB) | Preview
Preview	Text s-1451016-cover-id.pdf Download (200kB) | Preview

Abstract

E-commerce merupakan transaksi jual beli yang melalui sistem elektronik seperti internet atau jaringan komputer lainnya. Dalam transaksi E-commerce melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, dan system pengumpulan data otomatis, salah satu bentuk transaksi E-commerce yaitu marketplace yang merupakan situs online dimana penjual (merchant) dan pembeli dipertemukan. Tingginya transaksi jual beli online dapat menimbulkan berbagai sengketa salah satunya merupakan penipuan. Penipuan pada transaksi e-commerce lebih banyak merugikan pihak konsumen daripada pihak penjual. Memperhatikan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji perlindungan hukum apa saja yang dapat di dapatkan oleh konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 junto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan di perkuat oleh Undang-undang perlindungan konsumen. Penelitian ini merupakanpenelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder yang terdiri dari data primer, sekunder dan tersier, dengan terknik pengumpulan data melalui kepustakaan (library research) dan juga menjelajahi platform online atau e commerce untuk ulasan konsumen mengenai produk yang mereka beli. Setelah semua data dikumpulkan, data tersebut kemudian diolah dan di analisis. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis aspek yang diteliti. Lalu ditarik kesimpulan terkait dengan penelitian ini dengan penjabaran secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu bahwa diperlukannya pengawasa dari pihak pemerintah dalam kegiatan transaksi e-commerce dengan cara memperketat bahwa transaksi e-commerce harus melalui market place yang tersedia, dan juga pendaftaran maupun pihak penjual atau pembeli harus disertai dengan foto KTP atau minimal dengan NIK untuk memperlancar proses pengadilan apabila terjadinya sengketa dalam transaksi e-commerce, serta membuat pusat pengaduan khusus untuk transaksi e-commerce dalam bentu website online sehingga apabila adanya sengketa penipuan izin penjual yang ada pada market place dapat di cabut atau di blokir. Perlunya undang-undang yang lebih spesifik untuk mengatur tentang transaksi e-commerce dan juga pertanggungjawaban serta sanksi dalam sengketa e-commerce. ********************************************************************** E-commerce is a sale and purchase transaction through an electronic system such as the internet or other computer networks. In E-commerce transactions involving electronic funds transfer, electronic data exchanges, and automatic data collection systems, one form of E-commerce transactions is the marketplace which is an online site where sellers (merchants) and buyers are brought together. The high online sale and purchase transactions can cause various disputes, one of which is fraud. Fraud on e-commerce transactions is more detrimental to the consumer than the seller. Noting this description, the author is interested in reviewing what legal protection can be obtained by consumers based on Law Number 11 Year 2008 junto Law Number 19 Year 2016 Regarding Information and Electronic Transactions and strengthened by the Consumer protection Act. The normative juridical research methodology uses secondary data consisting of primary, secondary and tertiary data, with the technique of library research and also exploring online or e-commerce platforms for consumer reviews of the products they buy. After all data is collected, the data is then processed and analyzed. Qualitative methods are used to analyze the aspects studied. Then draw conclusions related to this study with descriptive descriptions. Based on the results of research that has been carried out by the author, that is required by government authorities in e-commerce transaction activities by tightening up that e-commerce transactions must go through the available market place, and also registration or seller or buyer must be accompanied by a photo ID or minimum with NIK to expedite the court process if there is a dispute in e-commerce transactions, and create a special complaint center for e-commerce transactions in the form of online websites so that if there is a dispute over the seller's permission in the market place it can be revoked or blocked. The need for more specific laws to regulate e-commerce transactions and also accountability and sanctions in e-commerce disputes.

Actions (login required)

View Item