Penerapan Fungsi Koordinasi dalam Menjalankan Kewenangan Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terkait Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam)

Putri, Sugi Yulita (2019) Penerapan Fungsi Koordinasi dalam Menjalankan Kewenangan Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terkait Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam). Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text s-1551046-abstract-en.pdf Download (623kB) | Preview
Preview	Text s-1551046-abstract-id.pdf Download (623kB) | Preview
Preview	Text s-1551046-bibliography.pdf Download (816kB) | Preview
Preview	Text s-1551046-chapter1.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text s-1551046-chapter2.pdf Download (228kB) | Preview
Preview	Text s-1551046-chapter5.pdf Download (749kB) | Preview
Preview	Text s-1551046-cover-id.pdf Download (15kB) | Preview

Abstract

Penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) dalam Hukum pidana di Indonesia telah diatur dengan jelas. Dari tahapan-tahapan penanganan tindak pidana yang diatur dalam KUHAP menunjukan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik mempunyai kedudukan yang paling penting, sehingga dalam proses penyidikan tersebut harus dilakukan secara benar dan professional dengan melakukan Koordinasi. Metode yang digunakan dalam penelitian Skripsi yang Penulis gunakan adalah penelitian Hukum Empiris dan penelitian hukum normatif. Yang mana dalam hal ini penulis menggunakan data primer sebagai data utama yang penulis dapatkan dengan melakukan wawancara dan meminta data yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan melakukan wawancara di Polda Kepri Batam. Dan sebagai data pendukung penelitian yaitu penulis menggunakan data sekunder. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif maksudnya dengan mengelompokkan data aspek-aspek yang diteliti. Berdasarkan penelitian ini, maka diperoleh hasil yang ditinjau oleh peneliti dari 2 (dua) rumusan permasalahan. Pertama, mengenai Penerapan Fungsi Koordinasi yang dilaksanakan oleh Penyidik Polri dan PPNS dalam menjalankan kewenangan Penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kota Batam. Kedua, mengenai Pelaksanaan Penyidian terhadap pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kota Batam. ********************************************************************** In Indonesia, the investigation of criminal act against living environment, which performed by Republic of Indonesia’s Police Investigator and Government Official Investigator, has been implemented clearly based on Criminal Procedure Code (Law Number 8 of 1981). It is obvious that investigation step was important based on the Criminal Procedure Code, that is why it must be done profesionally and well while the element of coordiation should be added. Author is using the Empirical Law Research Method combined with the Normative Law Research Method in the making of the research final report. Which, the author compiles interview results and adding a few information given by Living Environmental Official Service of Batam, all as a primary data. Then, the author’s report is supported by several secondary data. Those data were analyzed and concluded qualitatively by classifying them into aspects that has been observed all together. In accordance to this research, author classified the problem into two formula. First, is about The Implementation of coordinational function by Republic of Indonesia’s Police Investigator and Government Official Investigator in performing investigation authorities related to criminal act against environment in Batam itself. And the last one is about performing the investigation towards criminal act against living environment subject, exercised by Republic of Indonesia’s Police Investigator and Government Official Investigator in Batam.

Actions (login required)

View Item