Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Btm)

Sati, Vivi Laras (2019) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Btm). Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text s-1551075-abstract-en.pdf Download (360kB) | Preview
Preview	Text s-1551075-abstract-id.pdf Download (311kB) | Preview
Preview	Text s-1551075-bibliography.pdf Download (588kB) | Preview
Preview	Text s-1551075-chapter1.pdf Download (988kB) | Preview
Preview	Text s-1551075-chapter2.pdf Download (417kB) | Preview
Preview	Text s-1551075-chapter5.pdf Download (584kB) | Preview
Preview	Text s-1551075-cover-id.pdf Download (14kB) | Preview

Abstract

Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang menganut sistem demokrasi dengan menjamin setiap rakyatnya untuk bebas mengemukakan pendapatnya di muka umum. Namun seiring berkembangnya teknologi, masyarakat mulai menggunakan teknologi untuk mengemukakan pendapat di sosial media. Teknologi dalam hal ini mulai memiliki dampak negatif karena banyak terjadi kejahatan salah satunta ujaran kebencian (Hate Speech) melalui sosial media. Sehingga tindakan tersebut melanggar Pasal 28 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Didasarkan atas hal tersebut, peneliti merumuskan 2 (dua) rumusan masalah mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran ujaran kebencian berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE, kedua mengenai bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti informasi dan transaksi elektronik dalam pembuktian tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data dari hasil studi kepustakaan dengan cara mengkaji aturan perundang-undangan, buku-buku mauun literature yang berkaitan dengan topik penelitian dan data wawancara sebagai data tambahan. Kemudian metode analisis yang digunakan adalah kualitatif yang menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan dengan cara menghubungkan data kepustakaan dengan teori yang digunakan sehingga jawaban dari rumusan masalah yang diteliti bisa didapatkan. Kemudian ditarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat diberikan kepada seseorang yang memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu adanya perbuatan yang dilakukan, mampu bertanggungjawab, perbuatan pidana dilakukan atas unsur kesengajaan dan kelalaian serta tidak adanyan unsur pemaaf. Kemudian untuk kekuatan pembuktian tindak pidana berupa alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukri yang sah dan kuat di mata hukum karena telah diatur dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kata Kunci: Tindak Pidana Ujaran Kebencian, Informasi dan Transaksi Elektronik, Pertanggungjawaban Pidana, Pembuktian Dokumen Elektronik. ********************************************************************** Indonesia is a legal state that adheres to a democratic system by guaranteeing every citizen to freely express his opinion in public. But along with the development of technology people began to use technology to express opinions on social media. Technology in this case begins to have a negative impact because there are many crimes, one of which is hate speech (Hate Speech) through social media. So that these actions violate Article 28 paragraph (2) of Law Number 19 Year 2016 concerning Amendments to Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Based on this, the researcher formulated two (2) formulations of the problem which the author will discuss in this study, namely the first on how criminal liability against criminal offenders spread hate speech based on Article 28 paragraph (2) of the ITE Law, second on how the power of evidence proved evidence of information and electronic documents in proof of a crime. The method used in this study is normative juridical legal research. The data used in this study is secondary data which is data from the results of library studies by examining statutory rules, books and literature relating to research topics and interview data as additional data. Then the analytical method used is qualitative which analyzes and processes the data that has been collected by connecting the library data with the theory used so that the answers to the research problems formulated are obtained. Then draw conclusions from the problems studied. Based on the results of research conducted by the author, it can be concluded that criminal liability can be given to someone who fulfills the element of criminal responsibility, namely criminal acts committed, capable of being responsible, criminal acts carried out on intentional and negligent elements and the absence of forgiving elements. Then for the power of proof of crime in the form of evidence of electronic information and electronic documents is a valid and strong evidence in the eyes of the law because it has been regulated in Article 5 of Act Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Keywords : Crime of hate speech, information and electronic transactions, criminal liability, verification of electronic documents.

Actions (login required)

View Item