Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam

Marlina, Saela (2019) Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text s-1551181-abstract-en.pdf Download (171kB) | Preview
Preview	Text s-1551181-abstract-id.pdf Download (187kB) | Preview
Preview	Text s-1551181-bibliography.pdf Download (520kB) | Preview
Preview	Text s-1551181-chapter1.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text s-1551181-chapter2.pdf Download (424kB) | Preview
Preview	Text s-1551181-chapter5.pdf Download (453kB) | Preview
Preview	Text s-1551181-cover-id.pdf Download (14kB) | Preview

Abstract

Dalam konstitusi Indonesia, Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. perlindungan tersebut tetap diberikan kepada anak oleh Negara sekalipun anak tersebut berkonflik dengan. Maka anak yang berkonflik dengan hokum berhak untuk mendapatkan hak-haknya atas pendidikan dan pembinaan. Hak-hak tersebut diatur pada Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni pertama mengenai peranan LPKA Kelas II Batam dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak di Kota Batam, kedua mengenai pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan di LPKA Kelas II Batam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hokum yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan juga data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Setelah semua data terkumpul, maka data kemudian diolah dan dianalisis, selanjutnya diambil kesimpulan yang berhubungan dengan penelitan ini. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulannya yakni petugas pemasyarakatan LPKA Kelas II Batam mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pembinaan dan pendidikan terhadap narapidana anak. Pemberian hak-hak narapidana anak telah diberikan sesuai dengan Undang – Undang yang mengatur namun, pendidikan yang diberikan masih tergolong kurang efektif karena kekurangan sarana dan prasarana juga tenaga pendidik tetap untuk menjalankan pendidikan. Kata Kunci : Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Hak Mendapatkan Pendidikan, Hak Narapidana Anak ********************************************************************** In the Indonesian constitution, the state guarantees the right of every child to survival, growth and development as well as protection from violence and discrimination. The protection is still given to children by the state though the child is in conflict with. Then the child in conflict with the law has the right to get their rights to education and coaching. These rights are regulated in Law No. 12 of 1995 concerning correctional services. Based on this, the reseaechers formulated two (2) formulations of the problems that will di discussed in this study, namely first on the role of Batam Class II LPKA in guiding child prisoners in Batam City, secondly on implementing fulfillment of the rights of child prisoners in obtaining education in LPKA Class II Batam. The method used in this study is empirical juridical law research. The data used in this study are primary data obtained directly from the field and also secondary data obtained from library studies. After all the data is collected, then the data is then processed and analyzed, then processed and analyzed, then conclusions related to this research are taken. Based on the results of the study, the conclusion is that correctional officers of Class II Batam LPKA have a very important role in carrying out coaching and education for child inmates. Provision of the rights of child prisoners has been given in accordance with the law that regulates but, the education provided is still classified as ineffective because of lack of facilities and infrastructure as well as permanent educators to carry out education.

Actions (login required)

View Item