Perdagangan Produk Mainan Tanpa Standar Nasional Indonesia di Kota Batam ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional

Nofriyandi, Nofriyandi (2019) Perdagangan Produk Mainan Tanpa Standar Nasional Indonesia di Kota Batam ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text s-1551125-abstract-en.pdf Download (130kB) | Preview
Preview	Text s-1551125-abstract-id.pdf Download (131kB) | Preview
Preview	Text s-1551125-bibliography.pdf Download (445kB) | Preview
Preview	Text s-1551125-chapter1.pdf Download (647kB) | Preview
Preview	Text s-1551125-chapter5.pdf Download (284kB) | Preview
Preview	Text s-1551125-cover-id.pdf Download (39kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk menganalisis bagaimana penerapan penggunaan SNI berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional pada produk mainan di kota Batam, selain itu, untuk menganalisis apa saja hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha mainan di Kota Batam dalam penerapan Penggunaan SNI. Metode penulisan yang digunakan oleh Penulis adalah metode penelitian hukum empiris atau disebut dengan jenis penelitian sosiologi yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan melihat apa sebenarnya yang terjadi pada masyarakat, serta mengunakan data primer, data sekunder dan dan tersier, yang masing-masing dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Pemerintah Indonesia telah menerapkan peraturan Undang-undang No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional, serta menerapkan peraturan khusus terhadap mainan anak berupa Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Manian Secara Wajib. Berdasarkan peraturan diatas bahwa produk mainan anak yang diperdagangkan wajib distandardisasikan. Namun demikian, pelaku usaha toko mainan yang berada di kota Batam belum mengimplementasikan peraturan SNI secara sempurna, karena terdapat beberapa hambatan yang membuat pelaku usaha mainan anak-anak kota Batam belum juga mengimplementasikan peratuan SNI pada produk mainannya. Hambatan-hambatan tersebut berupa, Proses jangka waktu penerapan SNI yang lama serta tingginya biaya sertifikasi yang harus dibayar, dan Tidak memiliki pengawasan khusus terhadap SNI sehingga tidak dapat mendaftarkan di kota Batam. ********************************************************************** This study has 2 (two) objectives to be achieved, namely to analyze how the application of SNI based on Government Regulation No. 102 of 2000 concerning National Standardization of toy products in the city of Batam, in addition, to analyze what are the obstacles faced by toy businesses in Batam City in the application of SNI. The writing method used by the author is an empirical legal research method or called the type of sociology research that serves to see the law in the real sense and see what actually happens to society, and use primary data, secondary and tertiary data, each of which can obtained from legislation, research results, and a large Indonesian dictionary (KBBI). The Indonesian government has implemented the Law No. 102 of 2000 concerning National Standardization, as well as implementing special regulations on children's toys in the form of Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia Number 29 of 2018 concerning Third Amendment to Regulation of the Minister of Industry Number 24 / M-IND / PER / 4/2013 concerning Enforcement of Indonesian National Standards (SNI) Manually Required. Based on the above rules, children's toy products that are traded must be standardized. However, toy store business people in Batam city have not implemented SNI regulations perfectly, because there are some obstacles that have made the Batam children's toys business do not yet implement SNI regulations on their toy products. The obstacles are in the form of a long period of SNI application process and the high cost of certification to be paid, and do not have special supervision on SNI so that it cannot register in the city of Batam.

Actions (login required)

View Item