Tinjauan Yuridis atas Pengelolaan Air oleh Pt. Moya Indonesia di Kota Batam dikaitkan dengan Putusan Mk no. 85/puu xii/ 2013

Setiawan, Mohd Agung (2021) Tinjauan Yuridis atas Pengelolaan Air oleh Pt. Moya Indonesia di Kota Batam dikaitkan dengan Putusan Mk no. 85/puu xii/ 2013. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Text 1751065_FF.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

Kedudukan hukum terhadap hak pengelolaan air di batam yang didapatkan PT Moya Indonesia, pasca “putusan MK No 85/PUU-XII/2013.” Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penelitian hukum normatif (normative law research) memakai studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya merupakan hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Bahwa Kerja sama antara (BP Batam) Badan Pengusaha Batam dengan PT. MOYA INDONESIA dalam mengelolah Sumber Daya Alam berupa Air, apabila di lihat dari ketentuan “pasal 33 ayat 3 Undang – undang Dasar 1945 dan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 85/PUU-XII/2013”, perjanjian kerjasama tersebut batal demi hukum, karena bertentangan dengan Kententuan Undang- undang Dasar 1945, dimana secara Harfiah Undang- undang Dasar 1945 merupakan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta bertentangan dengan “Putusan Mahkamah konsitusi Nomor 85/PUU-XII/2013”, bahwa dalam pengelolaan Sumber daya Alam harusnya dikelola oleh setidaknya (BUMN) Badan Usaha Milik Negara, atau (BUMD) Badan Usaha Milik Daerah, bahwa dengan ini secara jelas (BP Batam) Badan Pengusaha serta PT. MOYA INDONESIA mesti menjalankan putusan tersebut secara penuh, dimana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Bahwa seharusnya (BP Batam) Badan Pengusaha Batam, PT. MOYA INDONESIA dan Pemerintahan kota Batam menjalakan serta mentaati segala bentuk Peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, agar memberikan contoh yang baik serta bijaksana dalam menjalankan roda pemerintahan kepada khalayak banyak khususnya kepada masyarakat – masyarakat yang berada di Kota Batam agar kedepannya tidak ada penyimpangan dalam menjalankan Pemerintahan dan Badan Pengusaha Batam (BP Batam) ,PT. MOYA INDONESIA dan Pemerintahan kota Batam haruslah menerapkan prinsip Good Gorvement atau Pemerintahan yang Bijaksana, agar terciptanya sinergi di antara acktor kelembagaan pemerintah dengan non-pemerintah seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar, dan agar dapat memujudkan cita – cita suci dari Indonesia yaitu mensejahteraahkan rakyat Indonesia. Kata Kunci : Air, Badan Pengusaha, Pemerintahan, BP Batam, PT Moya Indonesia.

Actions (login required)

View Item