Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Identitas Hukum Anak Atas Akta Kelahiran Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Anak

Tedjo, Grace Hosanna (2017) Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Identitas Hukum Anak Atas Akta Kelahiran Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Anak. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text S-1351082-cover_id.pdf Download (533kB) | Preview
Preview	Text S-1351082-table_of_contents.pdf Download (549kB) | Preview
Preview	Text S-1351082-abstrak_id.pdf Download (542kB) | Preview
Preview	Text S-1351082-bibliography.pdf Download (576kB) | Preview
Preview	Text S-1351082-chapter 1.pdf Download (583kB) | Preview
Preview	Text S-1351082-chapter 2.pdf Download (701kB) | Preview
	Text S-1351082-chapter 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (555kB)
	Text S-1351082-chapter 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (879kB)
Preview	Text S-1351082-chapter 5.pdf Download (550kB) | Preview

Abstract

Setiap anak di Indonesia pada dasarnya memiliki hak asasi, salah satunya yaitu hak identitas hukum anak atas akta kelahiran, sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 I ayat (1). Dalam hal ini kepastian hukum dan perlindungan hukum menjadi faktor penting dalam kaitannya dengan pemenuhan hak identitas hukum bagi anak. Penelitian ini didasarkan pada landasan yuridis berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan peraturan hukum lain yang relevan terkait dengan hak anak atas akta kelahiran, sedangkan landasan teori yang digunakan yaitu teori perlindungan hukum oleh Satjipto Raharjo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder berasal dari studi kepustakaan. Oleh karena itu metode analisis data dalam penelitian ini disebut dengan deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan yang tidak relevan antara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dengan UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 serta peraturan lain yang mengatur tentang identitas hukum sebagai hak apabila ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Sedangkan, dari perspektif perlindungan hukum menunjukkan bahwa pemerintah masih belum melakukan kegiatan pro aktif dalam memenuhi hak anak atas identitas hukum sebagaimana perannya sebagai pelayan publik.

Actions (login required)

View Item