Arfina, Putri (2016) Analisis Yuridis Kewenangan Satuan Petugas Illegal Fishing dalam Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.
|
Text
S-1251063-cover_id.pdf Download (39kB) | Preview |
|
|
Text
S-1251063-table_of_content.pdf Download (208kB) | Preview |
|
|
Text
S-1251063-abstract (Indonesia).pdf Download (122kB) | Preview |
|
|
Text
S-151063-chapter1.pdf Download (765kB) | Preview |
|
|
Text
S-151063-chapter2.pdf Download (2MB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.uib.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
S-151063-chapter3.pdf Restricted to Repository staff only Download (607kB) |
|
|
Text
S-151063-chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
|
|
Text
S-151063-chapter5.pdf Download (347kB) | Preview |
|
|
Text
S-151063-bibliography.pdf Download (483kB) | Preview |
Abstract
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk penegakan hukum kelautan dan perikanan oleh lembaga-lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas Illegal Fishing yang telah memiliki kewenangannya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis kewenangan ini ditinjau dari peraturan perundang-undangan dari masing-masing lembaga negara yang terkait dalam penegakan hukum kelautan dan perikanan. Pembentukan Satuan Illegal Fishing ini dianggap menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan beberapa lembaga negara terkait, sehingga menyebabkan inefektivitas terhadap pelaksanaan hukum kelautan dan perikanan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (library research). Setelah semua data terkumpul, maka data kemudian diolah dan dianalisis, analisis yang digunakan secara kualitatif maksudnya dengan mengelompokkan data aspek - aspek yang diteliti. Selanjutnya diambil kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian diuraikan secara deskriptif. Berdasarkan penelitian ini, maka diperoleh hasil yang ditinjau oleh peneliti dari 2 (dua) rumusan permasalahan, pertama mengenai penegakan hukum kelautan dan perikanan dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku, kedua Kewenangan Satuan Tugas Illegal Fishing sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | tumpang tindih kewenangan, kelautan dan perikanan, illegal fishing, Satgas Illegal Fishing, Indonesia, pertahanan dan keamanan, hukum positif |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | School of Law > Law Science |
| Depositing User: | Nadia Dery |
| Date Deposited: | 21 Jun 2018 06:49 |
| Last Modified: | 21 Jun 2018 06:49 |
| URI: | http://repository.uib.ac.id/id/eprint/652 |
Actions (login required)
 |
View Item |
