Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Terhadap Perempuan di Indonesia

Katiandagho, Diana (2016) Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Terhadap Perempuan di Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text S-1251057-Cover.pdf Download (56kB) | Preview
Preview	Text S-1251057-table_of_contents.pdf Download (260kB) | Preview
Preview	Text S-1251057-Abstrak.pdf Download (230kB) | Preview
Preview	Text S-1251057-Bibliography.pdf Download (290kB) | Preview
Preview	Text S-1251057-Chapter 1.pdf Download (566kB) | Preview
Preview	Text S-1251057-Chapter II.pdf Download (2MB) | Preview
	Text S-1251057-Chapter III.pdf Restricted to Repository staff only Download (508kB)
	Text S-1251057-Chapter IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
Preview	Text S-1251057-Chapter V.pdf Download (267kB) | Preview

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan amanah konstitusi, maka dalam hal ini aparatur pemerintah terutama pihak kepolisian sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta penegakan hukum, sangat berperan penting dalam menanggulangi kejahatan terhadap perempuan yang sangat meresahkan masyarakat. Peran polisi sebagai aparat penegak hukum wajib memberantas masalah kejahatan terhadap perempuan sampai ke akar-akarnya, salah satunya dengan memproses hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap perempuan untuk diadili dan diberi sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu pertama, Bagaimana penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Indonesia?, kedua, Bagaimana peranan kepolisian dalam penanggulangan kejahatan terhadap perempuan di Indonesia? Penelitian ini menggunakan landasan konseptual dan teori. Landasan Konseptual berupa Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (LN 2004/95, TLN 4419), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women). Kemudian, landasan teori yang diadopsi adalah Teori Penanggulangan Kejahatan oleh Barda Nawawi Arif dan Teori Penegakkan Hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Objek Penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung dan Polsek Sekupang Batam. Oleh sebab itu, metode analisis data dalam penelitian ini disebut kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan asas kepentingan terbaik anak sudah diterapkan dengan baik sesuai peraturan peraturan perundang-undangan dilihat dari program pembinaan di Lapas Kelas II A Barelang dan tingkat residivis yang kecil dan program asimilasi untuk pemulihan mentalitas anak di dalam Lapas, namun hanya kurangnya kepedulian masyarakat bagi anak mantan Lapas terkait pemulihan kembali mentalitas anak di lingkungan.

Actions (login required)

View Item