Analisa Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam Proses Kewenangan POLRI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Polresta Barelang Batam)

Mailani, Mailani (2016) Analisa Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam Proses Kewenangan POLRI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Polresta Barelang Batam). Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text S-1251056-Cover.pdf Download (18kB) | Preview
Preview	Text S-1251056-Abstrak.pdf Download (222kB) | Preview
Preview	Text S-1251067-table_of_contents.pdf Download (274kB) | Preview
Preview	Text S-1251056-Bibliography.pdf Download (384kB) | Preview
Preview	Text S-1251056-Chapter 1.pdf Download (701kB) | Preview
Preview	Text S-1251056-Chapter 2.pdf Download (4MB) | Preview
	Text S-1251056-Chapter 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (668kB)
	Text S-1251056-Chapter 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text S-1251056-Chapter 5.pdf Download (284kB) | Preview

Abstract

Anak merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam fase pertumbuhan dikehidupan manusia, sebelum dewasa seorang anak akan melewati masa remaja dimana dimasa-masa seperti inilah seorang manusia mulai mencari jati diri mereka sebagai seorang manusia. Dalam proses pencarian jati diri tak jarang anak dapat melakukan hal-hal yang mereka kehendaki namun mereka tidak mengerti apa akibat dari perbuatan mereka. Seorang anak remaja yang melakukan kenakalan remaja biasanya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Sehingga dengan adanya kenakalan remaja ini muculah sistem peradilan pidana anak yang nantinya akan mengontrol perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Dengan adanya lembaga pengadilan untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) maka munculah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang nantinya akan memastikan adanya perlindungan hukum bagi anak dalam proses penyidikan oleh kepolisian. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu pertama, Bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari kepolisian terhadap anak di Indonesia ? kedua, Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan undang-undang peradilan anak di Indonesia ? Penelitian ini menggunakan landasan konseptual, yuridis dan teori. Landasan yuridis berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian, landasan teori yang di adopsi adalah Teori Hukum Restoratif oleh philipe Nonet serta Teori Pertangung Jawaban Pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Objek Penelitian ini adalah Unit PPA Polresta Barelang Batam. Oleh sebab itu, metode analisis data dalam penelitian ini disebut kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dilakukan dengan tiga tahap yaitu : penangkapan, penyelidikan,dan penahanan. Semua tahapan tersebut dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan standart yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem peradilan anak. Dimana untuk memastikan perlidungan hak-hak anak dalam proses penyidikan dan mendukung adanya kemerdekaan bagi anak maka munculah diversi sebagai salah satu sara menghindarkan anak dari proses peradilan.

Actions (login required)

View Item