Tinjauan Yuridis Tentang Implementasi Perlindungan dan Penanganan Anak Jalanan Ditinjau dari UU NO.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU NO.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dikota Tanjungpinang

Wamardana, Ekky Pangestu (2022) Tinjauan Yuridis Tentang Implementasi Perlindungan dan Penanganan Anak Jalanan Ditinjau dari UU NO.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU NO.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dikota Tanjungpinang. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Text 1751148_FF.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (12MB)

Abstract

Penelitian Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh implementasi Pemerintah Daerah terhadap perlindungan dan penanganan anak jalanan di Kota Tanjungpinang, karena Kota Tanjungpinang merupakan Ibu Kota yang menjadi pusat arus pendatang, sehingga menjadikan Kota Tanjungpinang sebagai tempat berkumpulya anak anak jalanan dari luar daerah maupun dari dalam daerah sendiri Metodologi penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian hukum yuridis empiris yang mengacu kepada hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan serta mengetahui fakta yang terjadi pada lapangan. Jenis data yang digunakan ialah data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara serta studi kepustakaan. Penelitian Hukum ini menggunakan metode analisis data kualitatif, hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang di gunakan. Hasil penelitian yang penulis peroleh dari wawancara dan studi kepustakaan, maka diketahui seberapa jauh implementasi Pemerintah Daerah terhadap perlindungan dan penangan anak jalanan yang ada di Kota Tanjungpinang yang diuraikan penulis dalam penelitian ini sebagaimana sesuai dengan Teori Soerjono Soekanto, untuk mengukur seberapa jauh implementasi Perda terhadap Perlindungan anak jalanan, yang dilihat dari 5 (Lima) faktor yang terdiri dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor saranan dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Serta menggunakan Teori Hukum Perlindungan Hukum yang dikemukakan Philipus M. Hadjon, untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan upaya perlindungan anak jalanan, dengan memperhatikan unsur preventif dan represif. Kata Kunci: Perlindungan, Anak Jalanan, Pemerintah Daerah.

Actions (login required)

View Item