Analisis Yuridis Terhadap Hak Pengungsi ditinjau dari Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 di Indonesia

INDRA, INDRA (2021) Analisis Yuridis Terhadap Hak Pengungsi ditinjau dari Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 di Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Text 1751153_FF.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

Penyusunan laporan Penelitian Skripsi ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait pemenuhan hak pengungsi ditinjau dari Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penanganan pengungsi sebelum dan setelah disahkannya Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dan solusi jangka panjang untuk menangani permasalahan pengungsi dan hak pengungsi di Indonesia sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Penyusunan laporan Penelitian Skripsi ini dilaksanakan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan, dengan menggunakan data sekunder untuk mempermudah Penulis dalam melakukan penelitian. Yang dimaksud sebagai data sekunder adalah data yang didapatkan dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Penggunaan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan dan metode analisis data kuantitatif, dengan melakukan pengumpulan data dari dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pengungsi sebelum dan setelah disahkannya Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 dilakukan dengan rasa kemanusiaan dan mementingkan Hak Asasi Manusia dari pengungsi sesuai dengan Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Terdapat kelemahan dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. Hal ini menyebabkan sulitnya pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pengungsi untuk memenuhi Hak Asasi Manusia pengungsi. Sehingga dibutuhkan solusi jangka panjang lainnya agar pemenuhan Hak Asasi Manusia pengungsi dapat diberikan secara maksimal. Kata kunci: Pengungsi, Hak Asasi Manusia, Peraturan Presiden, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum

Actions (login required)

View Item