Madsihit, Madsihit (2012) Analisis Yuridis Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2012. Master thesis, Universitas Internasional Batam.
|
Text
T-1152029-abstract_idp.pdf Download (335kB) | Preview |
|
|
Text
T-1152029-bibliographyp.pdf Download (341kB) | Preview |
|
|
Text
T-1152029-chapter1p.pdf Download (393kB) | Preview |
|
|
Text
T-1152029-chapter2p.pdf Download (515kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.uib.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
T-1152029-chapter3p.pdf Restricted to Repository staff only Download (416kB) |
|
|
Text
T-1152029-chapter4p.pdf Restricted to Repository staff only Download (554kB) |
|
|
Text
T-1152029-chapter5p.pdf Download (363kB) | Preview |
|
|
Text
T-1152029-cover_idp.pdf Download (355kB) | Preview |
|
|
Text
T-1152029-table_of_contentsp.pdf Download (336kB) | Preview |
Abstract
Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh, hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat (2). Dalam penetapan upah minimum Pemerintah membentuk kelembagaan Dewan Pengupahan yang melibatkan para pekerja/buruh melalui Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Prosedur penetapan upah minimum telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER–17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Dimana dalam Peraturan tersebut, terdapat lima faktor yang dijadikan pertimbangan dalam penetapan upah minimum, yaitu : Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Pertumbuhan Ekonomi, Produktivitas, Kemampuan Usaha Marginal dan Kondisi Pasar Kerja. Bagaimana kelembagaan bekerja, prosedur dan mekanisme pembahasan terjadi serta faktor/indikator pertimbangan diperhitungkan dalam pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2012, menjadi pertanyaan dalam tesis ini. Kerusuhan yang terjadi menyusul aksi unjuk rasa karena kekecewaan pihak pekerja/buruh atas hasil perundingan pembahasan upah minimum, merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji dan dicarikan solusi agar tidak terjadi lagi dimasa-masa yang akan datang
| Item Type: | Thesis (Master) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Upah Minimum, Kelembagaan, Prosedur, Faktor Pertimbangan |
| Subjects: | K Law > Hukum Perdata |
| Divisions: | School of Law > Master of Law |
| Depositing User: | Mutia Farida |
| Date Deposited: | 23 Jan 2017 08:06 |
| Last Modified: | 23 Jan 2017 08:06 |
| URI: | http://repository.uib.ac.id/id/eprint/31 |
Actions (login required)
 |
View Item |
