Akibat Hukum Atas Keluarnya Putusan Pailit Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/Pdt. Sus/2011)

Kadir, Abdul (2013) Akibat Hukum Atas Keluarnya Putusan Pailit Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/Pdt. Sus/2011). Master thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text T-0952002-abstract_idp.pdf Download (367kB) | Preview
Preview	Text T-0952002-bibliographyp.pdf Download (386kB) | Preview
Preview	Text T-0952002-chapter1p.pdf Download (434kB) | Preview
	Text T-0952002-chapter2p.pdf Restricted to Registered users only Download (660kB)
	Text T-0952002-chapter3p.pdf Restricted to Repository staff only Download (388kB)
	Text T-0952002-chapter4p.pdf Restricted to Repository staff only Download (554kB)
Preview	Text T-0952002-chapter5p.pdf Download (387kB) | Preview
Preview	Text T-0952002-cover_idp.pdf Download (363kB) | Preview
Preview	Text T-0952002-prefacep.pdf Download (363kB) | Preview
Preview	Text T-0952002-table_of_contentsp.pdf Download (368kB) | Preview
Preview	Text T-0952002-tablesp.pdf Download (362kB) | Preview

Abstract

Pada dasarnya lembaga kepailitan adalah realisasi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1131 dan 1132 yang mengatur mengenai tanggung jawab debitor terhadap seluruh utang-utangnya. Dalam perjalanannya waktu, maka pada tanggal 19 November 2004 disahkan dan diundangkan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Salah satu hal yang sangat mendesak dan sangat diperlukan oleh pelaku bisinis baik debitor maupun kreditor adalah penyelesaian utang piutang secara cepat dan dapat memberikan kepastian hukum. Penelitian ini maksudkan untuk menjawab dan memberikan solusi atas 2 (dua) masalah penting terkait kepailitan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Akibat hukum apa yang timbul dengan adanya Putusan Pailit oleh Lembaga Peradilan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan terkait dengan Kepailitan suatu BUMN di Indonesia. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 124 K/Pdt.Sus/2011 telah menjatuhkan putusan yang isinya mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. JAIC Indonesia terhadap PT. Istaka Karya (Persero) selaku Termohon Kasasi dan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut: 1. Keluarnya putusan pailit tersebut telah memberikan akibat hukum terutama terhadap kekayaan debitor pailit,terhadap perikatan debitor pailit, terhadap perjanjian kerja antara debitor dengan karyawan, terhadap perjanjian sewa menyewa debitor dan terhadap restrukturisasi Perseroan. 2. Sedangkan aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam terkait kepailitan suatu BUMN antara lain adalah aspek yuridis, yaitu dasar hukum yang digunakan dalam mempailitkan yaitu Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan hukum lainnya yang ada kaitannya, aspek ekonomi dan kelangsungan usaha yitu dengan melihat kondisi keuangan dan kemampuan ekonomi serta kelangsungan usaha debitor pailit PT. Istaka Karya (Persero) masih cukup baik dan menguntungkan serta prospek yang baik sehingga perlu untuk dipertahnkan sehingga dapat melanjutkan usahanya dan aspek sosial, kepailitan suatu badan usaha terutama bagi BUMN tentunya secara sosial akan berdampak terutama dalam kehidupan karyawan dan keluarganya sehingga sebelum mempailitkan BUMN hendaknya mempertimbangkan pula aspek sosial.

Actions (login required)

View Item