Implementasi Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Dalam Yurisdiksi Peradilan Militer 1-03 Padang

Sulistyono, Bambang (2019) Implementasi Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Dalam Yurisdiksi Peradilan Militer 1-03 Padang. Master thesis, Universitas Internasional Batam.

[img] Text
t-14852036-abstract-en.pdf

Download (160kB)
[img] Text
t-14852036-abstract-id.pdf

Download (164kB)
[img] Text
t-14852036-bibliography.pdf

Download (234kB)
[img] Text
t-14852036-chapter1.pdf

Download (844kB)
[img] Text
t-14852036-chapter2.pdf

Download (2MB)
[img] Text
t-14852036-chapter3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (585kB) | Request a copy
[img] Text
t-14852036-chapter4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (3MB) | Request a copy
[img] Text
t-14852036-chapter5.pdf

Download (436kB)
[img] Text
t-14852036-cover-id.pdf

Download (43kB)

Abstract

Seorang Tentara Nasional Indononesia (TNI) melaksanakan tugasnya untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia (RI). Setiap pasal yang berada dalam Undang-undang tersebut memberikan pengertian mengenai TNI, tugasnya dalam mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan RI, keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan melakukan operasi militer. Melalui implementasi UU RI No. 31 tahun 1997 telah menunjukkan penerapan UU tersebut dalam peradilan militer. Yusridiksi Peradilan militer merupakan lingkungan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman kepada prajurit TNI yang berkaitan dengan tidak pidana militer. Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara kepada salah satu Hakim Pengadilan Militer Padang I-03 yang bernama Mayor CHK Agus Wijaya NRP.11980004060968. Dalam hal ini Pengadilan Militer I-03 Padang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sangat luas terkait penegakan hukum terhadap setiap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Peradilan militer I-03 Padang mengalami kendala jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum adalah dari faktor hukum tidak pembedaan klasifikasi perbuatan pidana yang jelas bagi oknum Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di tingkat peradilan umum ataukah di peradilan militer, dari faktor sarana dan prasarana, tidak tersedianya peradilan militer secara merata di setiap daerah sehingga dapat menghambat proses penegakan hukum khususnya dalam menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, dari faktor penegak hukum adalah diragukannya Independensi aparat penegak hukum dalam menjalankan peradilan militer dikarenakan mengadili pelaku tindak pidana yang masih dibawah satu institusi sehingga sangat rentan untuk keberpihakan dan dari faktor budaya dan masyarakat adalah rendahnya pemahaman masyarakat dalam hal ini oknum prajurit TNI dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku. ********************************************************************** Republic of Indonesia Law No. 31 of 1997 explains and regulates how an Tentara Nasional Indonesia (TNI) carries out its duties to safeguard the defense and sovereignty of the Republic of Indonesia (RI). Each article contained in the Law provides an understanding of the TNI, its duty in maintaining the integrity of the territory of the Republic of Indonesia, the safety of all nations from military threats and carrying out military operations. Through the implementation has demonstrated the application of the Act in military justice. Yusridiksi Military justice is a judicial environment that carries out judicial power to TNI soldiers related to non-military crimes. In this study the author conducted an interview with one of the Military Court Judges of Padang I-03 named Major CHK Agus Wijaya NRP.11980004060968. In this case the Padang I-03 Military Court has a very broad basic task and function related to law enforcement against every TNI soldier who commits a criminal act. Padang Military Court I-03 has problems if it is associated with the theory of legal effectiveness. It is from legal factors that do not differentiate clear classification of criminal acts for Indonesian National Armed Forces who carry out general crimes. infrastructure, the unavailability of military justice evenly in each region so that it can hinder the law enforcement process especially in presenting witnesses, from law enforcement factors it is doubtful the independence of law enforcement officials in carrying out military trials is due to prosecuting offenders who are still under one institution so very vulnerable to partisanship and from cultural and community factors is the low level of understanding of the community in this case individual TNI soldiers in complying with applicable laws.

Item Type: Thesis (Master)
Additional Information: Similarity: 21
Uncontrolled Keywords: Military justice, TNI, Supreme Court
Subjects: K Law
Divisions: School of Law > Master of Law
SWORD Depositor: Admin Repository Universitas Internasional Batam
Depositing User: Admin Repository Universitas Internasional Batam
Date Deposited: 28 Apr 2020 07:31
Last Modified: 28 Apr 2020 07:32
URI: http://repository.uib.ac.id/id/eprint/2345

Actions (login required)

View Item View Item