Penerapan Pemberian Restitusi oleh Pelaku Bisnis Perdagangan Orang kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Batam

Ramadania, Alfi (2019) Penerapan Pemberian Restitusi oleh Pelaku Bisnis Perdagangan Orang kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Batam. Master thesis, Universitas Internasional Batam.

[img] Text
t-16115207-abstract-en.pdf

Download (168kB)
[img] Text
t-16115207-abstract-id.pdf

Download (169kB)
[img] Text
t-16115207-bibliography.pdf

Download (545kB)
[img] Text
t-16115207-chapter1.pdf

Download (1MB)
[img] Text
t-16115207-chapter2.pdf

Download (4MB)
[img] Text
t-16115207-chapter3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (584kB) | Request a copy
[img] Text
t-16115207-chapter4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (7MB) | Request a copy
[img] Text
t-16115207-chapter5.pdf

Download (305kB)
[img] Text
t-16115207-cover-id.pdf

Download (20kB)

Abstract

Restitusi (ganti kerugian) materiil maupun immateriil untuk korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagaimana diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO) sehingga upaya untuk memenuhi restitusi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan, yang dalam tulisan ini khusus pada perkara tindak pidana perdagangan orang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penerapan pemberian restitusi oleh pelaku bisnis perdagangan orang kepada korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), menganalisa dan menemukan permasalahan yuridis yang dihadapi oleh penegak hukum dalam membebankan restitusi kepada pelaku bisnis perdangan orang serta menganalisa solusi agar restitusi untuk koban TPPO dapat diterapkan kepada pelaku bisnis perdagangan orang di Kota Batam. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur dan observasi, dengan data jumlah kasus TPPO di Pengadilan Negeri Batam Tahun 2014 sampai dengan Mei 2018 sebanyak 50 kasus dari jumlah tersebut diambil sampel untuk analisis kasus sebanyak 8 putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode Yuridis Sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemberian restitusi oleh pelaku bisnis perdagangan orang kepada korban TPPO dalam sistem peradilan pidana di Kota Batam belum sesuai dengan aturan perundang-undangan, korban TPPO belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya materiil maupun immaterial, kondisi ini disebabkan oleh karena aparat penegak hukum dari tingkat Kepolisian tidak pernah memasukkan perhitungan restitusi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sehingga Kejaksaan juga tidak mencantumkan dalam surat tuntutannya dan Pengadilan juga tidak memutus tentang restitusi. ********************************************************************** Material and immaterial restitution for victims of human trafficking as stipulated in Article 48 to Article 50 of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Crime in Human Trafficking (UUPTPPO) so that efforts to fulfill these restitution are important to implement, which in this paper is specifically in the case of criminal law regarding human trafficking. The purpose of this study was to analyze the application of restitution by perpetrator of human trafficking to the victims of human trafficking (TPPOs), analyze and find juridical problems faced by law enforcement in imposing restitution on human trafficking and analyze solutions for restitution to victims of TPPO can be applied to human trafficking cases in Batam City. Data collection was carried out using unstructured interviews and observations, with data on the number of cases of TPPO in the Batam District Court in 2014 to May 2018 as many as 50 cases, of this number were taken for analysis of cases as many as 8 court decisions which have permanent legal force, sample selection was using purposive sampling. The research method used in this writing is the Juridical Sociological method. The research results showed that the application of restitution by perpetrator of human trafficking to the victims of TPPO in the criminal justice system in Batam City was not in accordance with the laws and regulations, victims of TPPO had not received adequate legal protection, both material and immaterial protection, this condition was caused because law enforcement officials from the Police level never included the calculation of restitution in the minutes of the investigation (BAP) so that the Prosecutor's Office also did not include in the letter of indictment and the Court also did not decide on restitution in its ruling.

Item Type: Thesis (Master)
Additional Information: Similarity: 18
Uncontrolled Keywords: Restitution, Criminal Act, Human Trafficking, Victim of Human Trafficking.
Subjects: K Law > Hukum Dagang
Divisions: School of Law > Master of Law
SWORD Depositor: Admin Repository Universitas Internasional Batam
Depositing User: Admin Repository Universitas Internasional Batam
Date Deposited: 28 Apr 2020 07:29
Last Modified: 28 Apr 2020 07:30
URI: http://repository.uib.ac.id/id/eprint/2343

Actions (login required)

View Item View Item