Analisa Terhadap Eksistensi Perjanjian Kawin Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Putusan PUU Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015

Veronica, Sisca (2020) Analisa Terhadap Eksistensi Perjanjian Kawin Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Putusan PUU Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

[img] Text
s-1651257-abstract-en.pdf

Download (1MB)
[img] Text
s-1651257-abstract-id.pdf

Download (1MB)
[img] Text
s-1651257-bibliography.pdf

Download (1MB)
[img] Text
s-1651257-chapter1.pdf

Download (2MB)
[img] Text
s-1651257-chapter2.pdf

Download (221kB)
[img] Text
s-1651257-chapter3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB) | Request a copy
[img] Text
s-1651257-chapter4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (339kB) | Request a copy
[img] Text
s-1651257-chapter5.pdf

Download (2MB)
[img] Text
s-1651257-cover-id.pdf

Download (30kB)

Abstract

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuannya untuk mengetahui dan menganalisa perjanjian kawin sebelum dan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta mengetahui dan menganalisa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap eksistensi Perjanjian Kawin dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis melakukan analisa terkait perkawinan campuran yang ada di Batam, serta melakukan perbandingan dengan data yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris yakni mendapatkan data-data dari hasil wawancara dengan narasumber mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan kemudian penulis menganalisa secara kualitatif yakni melakukan analisa data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan yang kemudian dijabarkan dan dibahas dalam penelitian ini dengan membandingkannya sesuai yang terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian yang ada, dapat ditarik kesimpulan yakni: (1) diketahui bahwa perjanjian kawin yang dibuat memiliki kedudukan hukum yang sifatnya mengikat selama tidak berlawanan dengan aturan hukum yang berlaku serta jika ingin mengikat bagi pihak ketiga maka harus dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil. Namun pada prakteknya, masih terdapat perjanjian yang dibuat secara sah namun belum didaftarkan ke pegawai pencatat perkawinan sehingga munculnya akibat hukum atas perjanjian kawin tersebut serta fungsi dari perjanjian kawin tersebut. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan suatu implikasi hukum terkait pembuatan perjanjian kawin terutama pada Pasal 29 ayat (1) sehingga perjanjian kawin dapat dibuat di hadapan pegawai pencatat perkawinan atau Notaris. ********************************************************************** The writer conducted this research intending to find out and analyze the marriage agreement before and after implementation of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 and to know and analyze the implications of the same decision for the existence of the Marriage Agreement in Marriage Law in Indonesia. To achieve this goal, the writer conducted an analysis related to mixed marriages in Batam, as well as making comparisons with existing data in the field. In this study, the writer used the type of empirical research data obtained from interviews with informants. Based on the data obtained in the field, the writer analyzed qualitatively by analyzing the data obtained from the results of interviews in the field which then described and discussed in the study by comparing it according to what happened in the field. From the results of the existing research, it can be concluded that: (1) it is known that the marriage agreement made has a legal position that is binding as long as it is not contrary to the applicable legal rules and if it wants to be binding for a third party then it must be registered with the Civil Registry Office. However, in practice, there are still legal agreements that have not been registered with the marriage registrar, therefore legal consequence arises from the marriage agreement and its function. (2) Decision of the Constitutional Court provides a legal implication related to the making of a marriage agreement, especially in Article 29 paragraph 1 thereby a marriage agreement can be made before a registrar of marriage or Notary Public.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information: Similarity: 22
Uncontrolled Keywords: Marriage agreement, registrar of marriage, third party
Subjects: K Law > Hukum Perdata
K Law
Divisions: School of Law > Law Science
SWORD Depositor: Admin Repository Universitas Internasional Batam
Depositing User: Admin Repository Universitas Internasional Batam
Date Deposited: 27 Apr 2020 04:59
Last Modified: 27 Apr 2020 04:59
URI: http://repository.uib.ac.id/id/eprint/2081

Actions (login required)

View Item View Item