Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Atas Jual Beli Barang Elektronik Secara Online di Indonesia dan Malaysia

Haryati, Lily (2015) Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Atas Jual Beli Barang Elektronik Secara Online di Indonesia dan Malaysia. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text S-0951015-COVER_id.pdf.pdf Download (50kB) | Preview
Preview	Text S-0951015-table_of content.pdf.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text S-0951015-abstract_id.pdf.pdf Download (178kB) | Preview
Preview	Text S-0951015-Chapter1.pdf.pdf Download (258kB) | Preview
Preview	Text S-0951015-Chapter2.pdf.pdf Download (844kB) | Preview
	Text S-0951015-Chapter3.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB)
	Text S-0951015-Chapter4.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (431kB)
Preview	Text S-0951015-Chapter5.pdf.pdf Download (231kB) | Preview
Preview	Text S-0951015-bibliography.pdf.pdf Download (218kB) | Preview

Abstract

Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya pasar transaksi jual beli. Praktek jual beli secara online tersebut dikenal dengan nama e-commerce. E-commerce (electronic commerce), merupakan mekanisme bisnis tersendiri yang usianya masih seumur jagung. Dan letak keistimewaannya adalah untuk pertama kalinya seluruh manusia di muka bumi memiliki kesempatan dan peluang yang sama agar dapat berbisnis dengan manusia di seluruh dunia. Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan berbasis perbandingan hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (library research). Setelah seluruh data terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis untuk menemukan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dan menyimpulkannya, kemudian diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia telah mempunyai pengaturan perundang-undangan yang cukup baik dalam mengatur jual beli online. Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan dalam kewenangan yang dimilikinya, yaitu pengakuan transaksi online, tanda tangan elektronik, wilayah berlaku undang-undang, syarat sah transaksi online, hak konsumen, dan perlindungan terhadap data pribadi serta privasi.

Actions (login required)

View Item