Kewenangan BKPM dalam Perizinan Investasi Pasca Kebijakan Online Single Submission di Kota Batam

Cristine, Khelen (2019) Kewenangan BKPM dalam Perizinan Investasi Pasca Kebijakan Online Single Submission di Kota Batam. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

[img] Text
s-1551096-abstract-en.pdf

Download (121kB)
[img] Text
s-1551096-abstract-id.pdf

Download (103kB)
[img] Text
s-1551096-bibliography.pdf

Download (110kB)
[img] Text
s-1551096-chapter1.pdf

Download (1MB)
[img] Text
s-1551096-chapter2.pdf

Download (234kB)
[img] Text
s-1551096-chapter5.pdf

Download (280kB)
[img] Text
s-1551096-cover-id.pdf

Download (20kB)

Abstract

Dalam proses pembangunan negeri ini, modal merupakan suatu kebutuhan. Investasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan negeri ini. Oleh sebab itu, kemudahan dalam investasi terus ditingkatkan oleh Pemerintah kita. Tujuan dari kemudahan investasi tersebut adalah agar investor-investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satu kemudahan yang diberlakukan saat ini adalah pelayanan perizinan investasi secara online dengan menggunakan sistem OSS. Setelah peluncuran sistem OSS, pelaku usaha di Kota Batam masih menemukan kesulitan dalam memproses permohonan pengesahan dan perizinan melalui sistem tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih jauh tentang kewenangan BKPM dalam perizinan investasi pasca kebijakan OSS diberlakukan di Kota Batam. Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris menggunakan jenis data primer sebagai data utama. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan narasumber dan responden, kemudian disertai dengan data pendukung berupa studi kepustakaan. Penulis menggunakan studi lapangan sebagai teknik pengumpulan data. Kemudian, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Perolehan data kualitatif berasal dari hasil pengamatan, wawancara dan studi pustaka dianalisa, diuraikan dan disimpulkan kemudian dituangkan dalam bentuk deskriptif dan disusun secara sistematis guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini, Penulis menemukan bahwa pada awal peluncuran sistem OSS, lembaga OSS sebagai penyelenggara sistem OSS bukan merupakan BKPM, melainkan Kemenko Perekonomian RI dikarenakan BKPM dinilai belum siap untuk menyelenggarakan sistem OSS dan sistem OSS merupakan sistem yang buat oleh Kemenko Perekonomian RI terkait dengan perizinan penanaman modal yang terbitkan oleh kementerian atau lembaga, sehingga BKPM perlu persiapan dalam menerima penyelenggaraan sistem OSS. Setelah BKPM dinilai siap yaitu pada tanggal 02 Januari 2019 lembaga OSS kemudian beralih kepada BKPM. ********************************************************************** In the process of building this country, capital is a necessity. Investment is one way to get the capital needed by this country. Therefore, the ease of investment continues to be improved by our Government. The purpose of the ease of investment is for investors to be interested in investing in Indonesia. One of the facilities that is currently in force is investment licensing services online using the OSS system. After the launch of the OSS system, businessesmen in Batam City still find it difficult to process approval and licensing requests through the system. The purpose of this research is to understand more about Indonesian Investment Coordinating Board’s (known as BKPM) authority in investment licensing after the OSS policy was implemented in Batam City. The type of legal research used by the author is empirical legal research. This type of empirical legal research uses primary data types as the main data. Primary data is obtained directly from interviews with sources and respondents, then accompanied by supporting data in the form of library research. The author uses field studies as a data collection technique. Then, the author uses qualitative data analysis methods. The acquisition of qualitative data comes from observations, interviews and literature studies were analyzed, elaborated and concluded and then poured in a descriptive form and arranged systematically to answer the problem formulation in this study. The results of this study, the authors found that at the beginning of the OSS system launch, OSS institutions as OSS system organizers were not BKPM, but the Republic of Indonesia's Ministry of Economic Affairs because BKPM was considered not ready to organize OSS systems and OSS system is made by Republic of Indonesia's Ministry of Economic Affairs related to investment lincenses issued by ministries or institutions, so that BKPM needs preparation in accepting the organization of the OSS system. After the BKPM is considered ready, on January 2, 2019, the OSS institution then switches to BKPM.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information: Similarity: 19
Uncontrolled Keywords: Authority of Indonesia Investment Coordinating Board, licensing, post OSS system, Batam City
Subjects: K Law
Divisions: School of Law > Law Science
SWORD Depositor: Admin Repository Universitas Internasional Batam
Depositing User: Admin Repository Universitas Internasional Batam
Date Deposited: 15 Oct 2019 13:15
Last Modified: 15 Oct 2019 13:15
URI: http://repository.uib.ac.id/id/eprint/1463

Actions (login required)

View Item View Item