Konsep Hukum Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Menurut UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Serta Penerapannya di Kota Batam

Hussi, Vivian (2019) Konsep Hukum Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Menurut UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Serta Penerapannya di Kota Batam. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

[img] Text
s-1551107-abstract-en.pdf

Download (285kB)
[img] Text
s-1551107-abstract-id.pdf

Download (285kB)
[img] Text
s-1551107-bibliography.pdf

Download (439kB)
[img] Text
s-1551107-chapter1.pdf

Download (853kB)
[img] Text
s-1551107-chapter2.pdf

Download (845kB)
[img] Text
s-1551107-chapter5.pdf

Download (782kB)
[img] Text
s-1551107-cover-id.pdf

Download (93kB)

Abstract

Semakin bertambahnya populasi dan minat masyarakat dalam rumah susun khususnya apartemen di Kota Batam membuat penulis untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai: (1) Konsep kepemilikan rumah susun menurut UUPA dan UU Rumah Susun. (2)Landasan Kewajiban Pembentukan PPPSRS menurut Permen PUPR No. 23/PRT/2018 dan (3) Penerapan Ketentuan Pembentukan PPPSRS terhadap penghuni Hak Milik Sarusun. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis dimana Penulis menghimpun data langsung dari responden dan narasumber. Data yang digunakan berupa data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kuantitatif yaitu berupa hasil responden dan kualitatif yaitu berupa wawancara. Selanjutnya diambil kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian diuraikan secara deskriptif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Konsep kepemilikan rumah susun menurut UUPA berbeda dengan UU Rumah Susun di aspek asas pemisahan kepemilikan hak atas tanah. (2)PPPSRS wajib dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pemilik dan penghuni unit apartemen serta mempermudah PPPSRS,pemilik dan para penghuni dalam melakukan pengelolaan kepemilikan bersama yang meliputi bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. (3) meskipun PPPSRS sudah dibentuk, Pembentukan PPPSRS tidak sepenuhnya diterapkan ketentuannya dikarenakan tidak ada pembinaan. Untuk apartemen yang belum terjual semuanya dan tidak ada persetujuan dari penghuni untuk membentuknya karena belum mengetahui manfaatnya menghambat pembentukan PPPSRS. ********************************************************************** The increasing population and interest of the community in flats, especially apartments in Batam City, made the author to conduct research that aims to provide an explanation of: (1) The concept of apartment ownership according to the Basic Agrarian Law and the Regulations about flats. (2) The Foundation of the Obligation to Form PPPSRS according to the PUPR Regulation No. 23/PRT/2018 and (3) Application of Provisions on the Formation of PPPSRS to occupants of unit flats. This research is a sociological legal research where the author collects data directly from respondents and resource persons. The data that is used are in the form of primary data as the main data and secondary data as the supporting data. Data collection is done by distributing questionnaires and conducting interviews. After all the data is collected, then the data is then processed and analyzed quantitatively, in the form of respondents' results and qualitative, in the form of interviews. Then conclusions related to this study were taken, then described descriptively. Based on this research it can be concluded that: (1) The concept of apartment ownership according to the Basic Agrarian Law is different from the Regulations about Flats in the aspect of the separation of ownership rights to land. (2) PPPSRS must be formed to meet the needs and interests of the owner and occupant of the apartment also ease PPPSRS, owners and residents in managing joint ownership which includes joint parts, joint objects and shared section. (3) although PPPSRS has been established, the establishment of the PPPSRS has not been fully implemented because there is no guidance. For apartments that have not been sold all and there is no agreement from residents to form it because they do not know the benefits obstruct the formation of PPPSRS.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information: Similarity: 16
Uncontrolled Keywords: formation, application, PPPSRS, apartment
Subjects: K Law
Divisions: School of Law > Law Science
SWORD Depositor: Admin Repository Universitas Internasional Batam
Depositing User: Admin Repository Universitas Internasional Batam
Date Deposited: 15 Oct 2019 10:42
Last Modified: 15 Oct 2019 10:42
URI: http://repository.uib.ac.id/id/eprint/1411

Actions (login required)

View Item View Item